REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pembangunan cold storage cabai yang diwacanakan pemerintah belum menemui titik terang konkretnya. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, pembiayaan pembangunan cold storage cabai masih dipikirkan terlebih dahulu.
Direktur Tanaman Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, pemerintah memang masih mengacu pada rencana pembangunan cold storage cabai. Meski skema pembiayaan dan sumber alokasi anggarannya belum ditetapkan. Hal ini dilandasi dengan pertimbangan mahalnya biaya pembangunan dan perawatan cold storage tersebut.
“Rencana itu sudah ada, gimana implementasinya ini yang masih digodok,” kata Prihasto saat dihubungi Republika, Kamis (1/8).
Skema pembiayaan pembangunan cold storage, kata dia, bisa saja bersumber dari sumber-sumber yang memungkinkan. Dia mencontohkan, sumber pembiayaan dari swasta seperti corporate social responsibility (CSR) juga bisa direaisasikan asalkan rencana teknis yang sedang disusun pemerintah sudah final.
Menurut dia, skema pembiayaan CSR itu sudah pernah dilakukan swasta di wilayah Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. “Di sana (Humbang Hasundutan) cold storage-nya cukup besar, kapasitasnya 100 ton kalau nggak salah,” kata Prihasto.
Adapun teknis mengenai mekanisme perawatan dan penanggung jawab cold storage cabai, Prihasto menilai hal itu juga menjadi bagian yang masih dipikirkan pemerintah. Idealnya, apabila apabila pembangunan cold storage itu terealisasi maka dia akan menyasar koperasi petani serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengambil alih.
Alasannya selain dapat terkelola dengan baik, cold storage yang ada dimungkinkan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani serta pedagang. Sementara itu Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Manshuri menilai, kebutuhan cold storage cabai pagi pedagang memang penting namun bukanlah hal utama.
“Karena kalaupun disimpan di cold storage, harga jualnya pasti juga berpengaruh. Karena ada biaya perawatan,” kata Abdullah.
Menurut dia, pemerintah harusnya menyiapkan ketersediaan data konkret antara produksi dengan kebutuhan. Apabila data tersebut dapat dipenuhi pemerintah secara akurat, kata dia, pedagang dapat menyesuaikan pasokan dengan konsumen.
Di sisi lain dia berharap pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur penunjang stabilitas harga cabai. Salah satunya, yakni pembangunan pabrik pengolahan cabai kering dan olahan sehingga dapat diserap dengan baik oleh pedagang.
“Kalau memang arahnya pemerintah itu mau diarahkan ke konsumsi cabai kering, harusnya tidak sebatas wacana. Siapkan infrastrukturnya, pedagang dan konsumen pasti akan mengikuti,” kata dia.
Sebab selama ini pedagang kerap mengeluhkan tak adanya kepastian jaminan produksi dan suplai. Hal itu membuat gejolak harga komoditas yang rentan rusak seperti cabai kerap berimbas pada pedagang dan petani.
Ekonom dari Institute for Developments of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pemerintah perlu melakukan rekayasa kuliner ke arah konsumsi cabai kering dan olahan. Hanya saja terkait dengan ini, pola konsumsi tersebut sulit diterapkan apabila tidak ada rekayasa kuliner.
Di sisi lain, dia mendorong pemerintah untuk segera membuat penelitian bibit atau benih cabai yang tahan terhadap musim, hama, dan perubahan cuaca. “Kalau bibit yang seperti itu ditemukan, maka setidaknya ada ketahanan yang cukup kuat bagi sisi suplai kita,” kata Rusli.
Sebagai catatan, tren harga cabai terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Mengacu catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah besar pada 1 Agustus 2019 rerata nasional mencapai Rp 55.650 per kg, cabai merah keriting Rp 59.400 per kg, cabai rawit merah hijau Rp 62.400 per kg, dan cabai rawit merah Rp 78.600 per kg.
Tren harga tersebut terpantau terus meningkat jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sedangkan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas cabai merah dan rawit menjadi dua komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi Juni 2019. Kontribusi inflasinya masing-masing 0,20 persen dan 0,06 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika