REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Diaspora Uighur meragukan klaim Pemerintah Cina yang menyatakan sebagian besar penghuni kamp reedukasi dan vokasi di Xinjiang telah dibebaskan. Melalui media sosial, mereka menantang Beijing membuktikan klaim tersebut.
"Ini sama sekali tidak benar. Salah seorang sepupu saya, salah seorang teman pemandu wisata saya, serta suami teman saya masih di kamp," kata Guly Mahsut, seorang Uighur yang kini tinggal di Kanada, dikutip the Guardian, Kamis (1/8).
Mahsut dan diaspora Uighur lainnya telah menggelorakan tagar #Provethe90% di media sosial. Hal itu merupakan bentuk tuntutan mereka agar Cina membuktikan bahwa 90 persen penghuni kamp telah bebas.
Arfat Erkin, seorang mahasiswa Uig hur yang tinggal di Amerika Serikat (AS), mengatakan, Cina tak perlu mengatakan bahwa mereka telah membebaskan 90 persen penghuni kamp di Xinjiang. "Yang dibutuhkan adalah memberi wartawan akses normal ke kamp-kamp itu, bukan kamp yang dipentaskan, dan memberikan izin resmi bagi warga Uighur untuk menghubungi kerabat mereka di luar negeri," kata dia.
Erkin menyangsikan sebagian besar penghuni kamp di Xinjiang telah dibebaskan. "Ini seperti lelucon. Banyak orang masih di tahan, termasuk ayah saya dan kera at lain ya," ujarnya.
Diaspora Uighur lainnya, Arslan Hidayat, mengaku masih tak bisa menghubungi kerabatnya di Xinjiang. Meskipun dia mengetahui ada informasi bahwa Cina telah membebaskan sebagian besar penghuni kamp, Hidayat meragukan hal itu bersifat permanen. "Mereka masih di Xinjiang dan mereka dapat ditahan kembali secara sewenang-wenang," kata Hidayat.
Organisasi hak asasi manusia (HAM) Amnesty International (AI) turut meragukan klaim Cina. Menurut Amnesty International, sulit memveri fikasi kebenaran fakta bahwa sebagian besar penghuni kamp di Xinjiang telah dibebaskan.
"Cina membuat pernyataan yang menipu dan tidak dapat diverifikasi dalam upaya sia-sia untuk menghilangkan kekhawatiran di seluruh dunia atas penahanan massal warga Uighur dan anggota etnis minoritas lainnya di Xinjiang," kata Direktur Amnesty International untuk Asia Timur Nicholas Bequelin.
Hingga saat ini Amnesty International belum menerima laporan tentang adanya pembebasan penghuni kamp berskala besar di Xinjiang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika