REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut partainya tidak akan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 jika tidak mengambil langkah sebagai oposisi. Melalui surat yang ditulisnya, Amien yakin PAN akan kehilangan dukungan masyarakat jika masuk dalam koalisi pemerintah.
“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi, masyarakat luas sangat sinis dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” kata politikus senior PAN Icu Zulkafril membacakan surat Amien Rais dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (2/8).
Mantan ketua dewan instruktur PAN Icu Zulkafril itu mengatakan, pernyataan itu ditulis Amien Rais menggunakan tulisan tangan tertanggal 1 Agustus 2019. Dalam surat tersebut, Amien menyatakan bahwa sikap oposisi lebih bermartabat, terhormat, dan sesuai aspirasi mayoritas anggota dan para pemilih PAN.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan, PAN mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tanpa syarat. Zulkifli mengatakan, Pemilu 2019 telah usai dan kini saatnya seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke pekerjaannya masing-masing dan bersatu merajut Merah Putih.
Namun, Zulkifli menyatakan, PAN tidak akan meminta-minta jabatan. Zulkifli menyebut, PAN akan mendukung kebijakan pemerintah ke depan yang pro kepada rakyat. “PAN memberikan dukungan tidak pakai syarat-syarat,” kata Zulkfili.
Icu Zukafril mengklaim, arus bawah kader PAN menginginkan menjadi partai di luar pemerintahan atau oposisi, dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. “Saya keliling dan diundang memberi pembekalan, ada namanya latihan kader amanat madya di beberapa daerah itu, denyut-denyut nadi mereka itu memang oposisi,” ujar Icu.
Dia menyadari, di tingkat elite PAN masih ragu-ragu dalam menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi karena masih berupaya masuk dalam koalisi pemerintahan. Icu menyebut ada elite PAN yang ‘berselancar’ karena ingin menyelamatkan diri dan itu hal biasa, tetapi pemilik sebenarnya partai adalah kader.
“Elite ini //kan// tiap lima tahun melaksanakan kongres, kalau kongres tidak menghendaki, maka selesai. Kalau kader itu permanen sampai mati,” ujar dia.
PAN bersama Gerindra, PKS, dan Demokrat pada Pilpres 2019 mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Dari keempat partai tersebut, hanya PKS yang sejauh ini menegaskan mengambil jalur oposisi.
Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman memastikan menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sikap ini diambil untuk menjaga proses demokrasi di Indonesia. “Insya Allah, PKS menjadi oposisi saat yang lain tidak mau di oposisi,” ujar dia, di Semarang, Jumat (2/8).
Menurut dia, para kader PKS dari berbagai daerah di Indonesia juga menginginkan agar partainya berada di luar pemerintahan sebagai wujud sistem pengawasan dan keseimbangan. Kendati demikian, Sohibul mengatakan, keputusan akhir dari sikap partai tetap menunggu Majelis Syuro.
“Dari sisi kepantasan demokrasi, kalau semua masuk ke pemerintahan, kita akan ditertawakan, ini demokrasi apa? Jadi, logika paling dasar ini saya kira sangat penting dipegang,” kata dia.
Sohibul mengaku tidak masalah jika harus menjadi satu-satunya partai oposisi karena hal itu merupakan masukan sekaligus keinginan dari para kader PKS serta pemilih Prabowo-Sandiaga pada pilpres lalu. Para kader PKS, kata dia, melihat perlu ada pihak yang menjadi penyeimbang dan pengawal jalannya pemerintahan.
“PKS tidak ingin mengecewakan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi pemilih PKS pada pemilu berikutnya,” ujar dia. Dia menyebut, Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengajak PKS untuk bergabung pada koalisi, tetapi ditolak dengan beberapa masukan.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, PAN potensial memimpin barisan partai politik di luar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Kalau misalnya Gerindra jadi bagian kekuasaan, PAN bisa menjadi pemimpin oposisi,” ujar dia.
Dia menyarankan agar PAN bisa menjalin komunikasi dengan PKS sebelum memimpin barisan oposisi karena partai pimpinan Sohibul Iman itu dinilai konsisten menjadi oposisi. Menurut dia, PAN memiliki kemampuan memimpin barisan partai oposisi meskipun perolehan suaranya tidak besar di Pemilu 2019.
“Kepemimpinan oposisi itu bukan dengan berdasarkan kalkulasi kuantitatif. Kepemimpinan oposisi itu dibangun atas dasar gagasan,” kata Ubedilah. Dia setuju, PAN akan lebih terhormat apabila memilih menjadi partai di luar pemerintahan dan memimpin barisan oposisi. n rizkyan adiyudha/antara ed: mas alamil huda
Ikuti Whatsapp Channel Republika