REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kepolisian Rusia menahan lebih dari 800 orang yang hadir dalam sebuah unjuk rasa di Moskow. Polisi juga menangkap aktivis terkemuka Lyubov Sobol dalam unjuk rasa yang menuntut pemilihan umum yang bebas tersebut.
Pihak berwenang mengatakan sudah memperingatkan protes itu ilegal. Pada Ahad (4/8),polisi menarik Sobol dari taksi dan memasukannya ke dalam mobil van beberapa menit sebelum unjuk rasa yang aktivis anti-Kremlin sebut sebagai aksi damai itu dimulai.
Mereka protes karena kandidat yang mereka dukung dikeluarkan dari pemilihan bulan depan. Sobol sekutu politisi yang kini dipenjara yakni Alexei Navalny.
Penyidik Rusia juga membuka penyelidikan terhadap yayasan anti-korupsi Navalny atas tuduhan pencucian uang senilai 1 miliar rubel. Navalny dan sekutu-sekutunya mengatakan yayasan yang mempublikasi penyelidikan terhadap sejumlah pejabat pemerintah itu didanai donasi publik secara transparan.
Organisasi pengawas independen OVD-Info mengatakan polisi menangkap 828 orang. Dalam beberapa kesempatan polisi memukuli mereka dengan tongkat untuk membuat mereka berbaring di lantai. Reuters melaporkan polisi menarik seorang laki-laki dari atas sepedanya.
Polisi mengatakan mereka menangkap 600 orang dan unjuk rasa itu dihadiri 1.500 orang. Tapi rekaman video yang diambil dari berbagai sudut kota Moskow menunjukan jumlah orang yang ikut dalam unjuk rasa itu lebih banyak dari yang dikatakan polisi.
Aktivis oposisi mengunggah foto sebuah laporan berita daring. Berita itu mengutip polisi mengatakan pengunjuk rasa dapat mencapai 10 ribu orang. Unjuk rasa tersebut, lebih kecil dibandingkan demonstrasi pekan sebelumnya. Namun menunjukkan adanya semangat anti-Kremlin. Terutama di kalang kaum muda yang menuntut sistem politik yang lebih terbuka.
Banyak pengunjuk rasa yang akhirnya dibebaskan polisi. Termasuk Sobol yang didenda 300 ribu rubel karena melanggar undang-undang demonstrasi Rusia yang ketat.
Pengunjuk rasa marah karena sejumlah kandidat oposisi dilarang ikut pemilihan legislatif Moskow bulan depan. Walaupun pemilihan bulan September itu hanya pemilihan daerah tapi dianggap menjadi sebagai titik pinjak pemilihan legislatif nasional 2021.
Pihak berwenang mengatakan kandidat oposisi gagal mengumpulkan tanda tangan dukungan. Kandidat yang dikeluarkan dari pemilihan mengatakan pihak berwenang berbohong dan bersikeras ikut pemilihan karena mereka yakin akan menang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika