REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kader-kader PAN di daerah diklaim tidak menginginkan partainya bergabung ke pemerintahan. Diyakini PAN tidak akan lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) jika bergabung ke pemerintahan pada pemilu mendatang.

Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo mengatakan faktanya mayoritas yang sangat besar dari pengurus dan kader di daerah tidak ingin PAN bergabung ke pemerintah. "Fakta juga bahwa mereka sangat mendengarkan nasihat pak Amien (Amien Rais, Red),” kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada republika.co.id, Senin (5/8).

Apalagi, lanjut Dradjad, Amien Rais sudah memberikan peringatan, PAN berisiko gagal threshold jika masuk pemerintah. Sehingga, kata Dradjad, sangat tragis jika partai pelopor reformasi hilang dari DPR. "Kader-kader di daerah sangat tidak menginginkan hal tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan Dradjad, Pileg 2019 sudah membuktikan, kursi DPR PAN kebanyakan disumbang oleh masyarakat yang bukan pemilih  Jokowi. Mereka melihat kepada konsistensi Amien Rais.

"Itupun PAN masih dihukum secara elektoral, karena pernah masuk dalam kabinet,” papar orang dekat Amien ini.

Akibatnya, untuk pertama kalinya PAN kalah jumlah kursinya dari PKS. Bahkan menjadi parpol nomor dua paling buncit di DPR 2019-2024. "Konstituen melihat PKS lebih konsisten,” ungkapnya.

Peringatan Amien itu, menurut Dradjad, juga bisa dilihat melalui logika sederhana. Yaitu, pemilih Jokowi tidak akan mencoblos PAN karena dalam dua kali Pilpres PAN mengusung paslon pesaing Jokowi.

Di sisi lain, lanjut Dradjad, mereka yang bukan pemilih Jokowi bakal semakin lari dari PAN jika PAN bergabung ke pemerintah. “Karena menganggap PAN tidak amanat, tidak konsisten, tidak bisa dipercaya. Lalu PAN mau mencari pemilih yang mana?” ungkap Dradjad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika