REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk mencari skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Permintaan Jokowi ini disampaikan setelah ia memastikan bahwa lokasi terpilih sebagai ibu kota baru nanti berada di Pulau Kalimantan.

Mengenai provinsinya, Jokowi masih merahasiakannya dan menyebut bahwa Bappenas dan Kementerian PUPR masih melakukan kajian. "Saya minta mulai disiapkan skema pembiayaan baik yang bersumber APBN atau non-APBN dan desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan terpenting payung hukum mengenai pemindahan ibu kota," jelas Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (6/8).

Mengacu pada pernyataan Jokowi dalam ratas pagi ini, proses pemindahan ibu kota masih menunggu kajian rinci rampung. Sejumlah kajian yang diminta untuk diselesaikan, antara lain kajian kebencanaan, daya dukung lingkungan, keekonomian, sosial politik, hingga pertahanan dan keamanan.

Selain itu, pemindahan ibu kota juga masih harus menunggu payung hukum. "Kita harus melihat visi besar 10, 50, 100 tahun yang akan datang. Dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan saya juga meminta agar pengalaman negara lain dalam memindahkan ibukota juga dipelajari," katanya.

Bulan Mei 2019 lalu, Presiden memang sempat melakukan kunjungan ke Kalimantan untuk meninjau lokasi calon ibu kota baru. Ada dua provinsi yang didatangi Presiden, yakni kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Di antara dua lokasi tersebut, Presiden enggan membocorkan daerah mana yang menarik hatinya.

"Saya memutuskan nanti bukan sebagai kepala pemerintahan. Tapi sebagai kepala negara," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika