REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan hunian berbasis komunitas. Hal itu dilandasi dengan adanya potensi besar dari pengembangan hunian berbasis komunitas itu.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, peminat hunian berbasis komunitas cukup besar. Dia mencontohkan, di Garut, Jawa Barat, terdapat permintaan hunian tersebut dari komunitas pemangkas rambut.

“Kurang lebih komunitas pemangkas rambut di Garut itu anggotanya ada tujuh juta orang,” kata Khalawi, di Jakarta, Rabu (7/8).

Dengan jumlah anggota sebanyak itu, kata dia, ada kemungkinan potensi permintaan hunian di sejumlah kota dari anggota komunitasnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu menurut dia juga didukung oleh sinyal sektor perbankan untuk memfasilitasi.

Menurut dia, saat ini salah satu bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN) akan memfasilitasi potensi pasar hunian berbasis komunitas. Bentuk fasilitasinya dapat berupa kredit tanah maupun kredit konstruksi. Fasilitas lainnya dapat berupa likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang berkolaborasi dengan pemerintah.

“Target awal di Garut, tahap awal 500 unit dulu. Lokasinya bagus,” kata dia.

Selain komunitas pemangkas rambut di Garut, pihaknya juga menjamin program pembangunan hunian berbasis komunitas akan menyasar komunitas lainnya. Dengan adanya tren komunitas yang bertumbuh seperti sekarang, dia berharap pola pembangunan hunian akan semakin marak.

Dia juga mengajak kepada seluruh elemen yang berkaitan untuk dapat membantu pemerintah mendorong realisasi itu. Menurut dia, asosiasi dan swasta memiliki peranan yang kuat untuk mewujudkan realisasi ke depannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika