REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan keputusan India mencabut status konstitusional khusus Kashmir pada Senin (5/8) lalu melanggar hukum internasional. Khan pun berjanji akan menentang keputusan India tersebut lewat Dewan Keamanan PBB.
"Kami sedang mempelajarinya sekarang dan akan membawanya ke Majelis Umum. Kami akan bicara dengan para kepala negara di tiap forum. Kami akan mengangkatnya di media dan memberitahu dunia," kata dia kepada parlemen Pakistan, dilansir BBC, Rabu (7/8).
Khan juga menyinggung soal pembersihan etnis di Kashmir. Dia menyangsikan alasan India mencabut otonomi Kashmir, yakni pencabutan status konstitusional khusus Kashmir untuk mengubah susunan demografis negara mayoritas Muslim. Dia justru khawatir akan terjadi pembersihan etnis di Kashmir oleh India.
"Saya khawatir bahwa (India) sekarang akan melakukan pembersihan etnis di Kashmir," katanya.
Sehari setelah India mengumumkan pencabutan itu, wilayah Kashmir tetap dikunci. Wilayah Himalaya di Kashmir diklaim seluruhnya baik oleh India maupun Pakistan, tetapi masing-masing negara hanya mengendalikan sebagian wilayah.
BBC dalam laporannya menyebut, ada pemberontakan separatis yang berlangsung lama di pihak India, yang telah menyebabkan ribuan kematian selama tiga dekade. India menuduh Pakistan mendukung pemberontak, tetapi tuduhan ini dibantah oleh Pakistan.
Pakistan menyatakan bahwa sikapnya hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada warga Kashmir yang menginginkan penentuan nasib sendiri. "Mereka akan mencoba untuk menghilangkan penduduk lokal (Kashmir) dan membawa orang lain lalu menjadikannya mayoritas, sehingga penduduk setempat menjadi budak," kata Khan.
Kepala militer Pakistan sebelumnya telah mengatakan pasukannya berdiri bersama warga Kashmir dalam perjuangan yang adil. Negara tetangga China juga telah menyuarakan oposisi terhadap langkah India dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika