REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menggelar Konferensi Kawasan dalam Bantuan Kemanusiaan (Regional Conference on Humanitarian Assistance) yang pertama. Konferensi yang merupakan inisiatif Indonesia itu diikuti 17 negara di Asia-Pasifik, lima organisasi internasional dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan.
"Ini inisiatif Indonesia, konferensi kawasan untuk mereka yang berdedikasi dalam memberikan bantuan kemanusian, karena bantuan kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh aktor pemerintah tapi juga banyak aktor-non pemerintah yang terlibat dalam berbagai peristiwa," kata Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, AM Fachir, Rabu (8/8).
Konferensi tersebut bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan diplomasi kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya.
"Kami melihat ada keperluan dari pelaku-pelaku pemberi bantuan kemanusiaan termasuk pengambil keputusan untuk berbagi pengalaman masing-masing, dengan demikian bisa saling belajar, selain itu tidak kalah pentingnya adalah memperkuat jaringan antara para pelaku," kata Fachir.
Harapannya, kata Fachir, konferensi tersebut menghasilkan semacam strategi bersama kerja sama antar-pelaku pemberi bantuan kemanusiaan baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka. Hal itu juga untuk membahas tantangan-tantangan apa saja yang mungkin akan mereka hadapi.
Fachir mengatakan Indonesia memiliki beberapa pengalaman dalam proses memberikan bantuan kemanusiaan baik diinisasi oleh Indonesia sendiri maupun berkerja sama dengan pihak lainnya seperti yang dilakukan di Palestina dan Myanmar. Ia menambahkan Indonesia sudah lama melaksanakan apa yang disebut sebagai Aliansi Kemanusiaan.
"Saya ingat ketika saya bertugas di Kairo, ketika Gaza, Palestina, diserang maka banyak sekali organisasi sosial dan kemanusiaan yang ingin terlibat untuk membantu saudara-saudara di Palestina, kami bentuk semacam aliansi lalu kami mensinergikannya karena harapannya mungkin ada bantuan yang diberikan bersamaan," kata Fachir.
Ia menambahkan ada bantuan yang diberikan secara langsung dan diberikan secara bertahap. Bantuan yang diberikan langsung adalah bantuan-bantuan yang dibutuhkan saat itu juga seperti obat-obatan. Sementara, bantuan bertahap Fachir mencontohkan seperti pembangunan rumah sakit.
"Ini bagian dari pengalaman Indonesia, termasuk misalnya di Myanmar, selain Indonesia sudah memiliki enam sekolah di Rakhine, sekarang Indonesia sedang membangun rumah sakit, mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk bisa diresmikan," kata Fachir.
Indonesia, kata Fachir, juga memiliki pengalaman di dalam negeri. Seperti gempa bumi di Lombok dan tsunami di Palu. Pengalaman-pengalaman tersebut yang akan Indonesia bagi dalam Regional Conference on Humanitarian Assistance tersebut.
Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia konferensi itu membahas lima isu utama. Pertama mengenai pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal, kedua kerja sama dan kolaborasi multi-sektoral dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan dan ketiga pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua.
"Keempat aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang mendukung transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan; dan yang terakhir perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan," tulis Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan mereka.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan konferensi menghasilkan Chair’s Summary yang akan memuat rekomendasi dan pembahasan kelima isu tersebut. Selain itu, akan memuat rencana selanjutnya termasuk referensi bagi penyelenggaraan memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif.
"Di antaranya adalah keinginan para penggiat kemanusiaan untuk menghasilkan upaya dan pendekatan terhadap isu kemanusiaan secara lebih konkret, serta menjajaki kemungkinan untuk mengadakan konferensi semacam ini secara lebih berkelanjutan," tutup Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika