REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ikut menghadiri pembukaan Kongres V PDIP di Denpasar, Bali, Kamis (8/8). Prabowo datang memenuhi undangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Mantan calon presiden itu datang sekitar pukul 12.30 WITA. Kedatangan bekas komandan jenderal Kopassus itu lantas disambut tarian pendet khas Bali secara massal dan lantunan gamelan. Mengenakan batik coklat, Prabowo datang berjalan kaki sekitar 50 meter dari pintu masil lobi Hotel Grand Bali Beach yang menjadi lokasi kongres V.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Prabowo langsung masuk ke lokasi kongres V.
Prabowo Subianto memang mendapatkan undangan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat keduanya bertemu di kediaman Mega di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Prabowo pun menyanggupi permintaan tersebut.
Calon presiden pesaing Joko Widodo dalam Pilpres 2019 itu tiba tak lama setelah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh memasuki lokasi kongres lebih dulu. Kedatangan Prabowo kemudian secara berurutan disusul oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Prabowo duduk di kursi VVIP bersama Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri serta Jusuf Kalla. Ia duduk di sebelah kiri wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin. Sementara itu, ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi berada di bagian kiri di barisan yang sama dengan Prabowo.
Presiden Joko Widodo menyatakan, kehadiran Prabowo Subianto dalam Kongres V PDIP belum dapat diartikan sebagai kepastian bergabung Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahannya. "Belum. Kita ini belum ketemu dengan ketua-ketua partai koalisi, kita belum ketemu, kalau ketemu kita akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi, misalnya yang berkaitan dengan menteri," ujar Jokowi, seusai menghadiri Kongres V PDIP, di Bali, Kamis.
Jokowi mengatakan, dalam dunia politik apa pun bisa terjadi, termasuk soal koalisi dengan Prabowo Subianto. Namun, dia menekankan segalanya masih perlu dibicarakan dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kehadiran Prabowo sebagai bentuk penghormatan terhadap Megawati dan PDIP. Kendati demikian, Dahnil tak menutup kemungkinan adanya hal lain yang dibicarakan, termasuk dinamika pimpinan MPR. "Yang penting silaturahim terlebih dahulu, selebihnya banyak hal yang bisa dibicarakan," kata Dahnil, Kamis (8/8).
Pembicaraan antara Prabowo dan Mega pun, menurut Dahnil, akan sangat terbuka. Terlebih lagi, Prabowo dan Mega diketahui telah bersahabat sejak lama, ditambah rekonsiliasi pascapilpres. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut adanya kemungkinan partai-partai politik bakal membahas paket kursi pimpinan MPR di sela-sela Kongres PDIP.
“Kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kemungkinan besar Pak Jokowi akan hadir,” kata Arsul.
Arsul memastikan, sejauh ini belum ada kesepakatan partai mana yang berhak mendapat jatah kursi ketua MPR. Di antara partai pengisi Koalisi Indonesia Kerja sendiri, menurut Arsul, belum ada pembahasan secara spesifik soal kursi MPR ini.
Sementara itu, pendamping Prabowo pada pilpres lalu, Sandiaga Uno menyarankan Prabowo tetap berada di oposisi pemerintahan.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebelum beliau berangkat juga kemarin, ini pandangan pribadi saya bahwa harus ada yang ada di luar pemerintahan untuk membantu mengkaji (kebijakan)," kata Sandiaga di kompleks Parlemen Senayan, kemarin.
Sandiaga mengatakan, peran oposisi perlu diambil Prabowo untuk mengoreksi dan memberikan masukan yang konstruktif. Ia menilai, bila semuanya ada dalam pemerintahan, peran koreksi tidak akan bisa dijalankan secara optimal.
Ia mengakui, keputusan untuk berkoalisi ataupun beroposisi tetap berada di tangan Gerindra dan PDIP. Namun, Sandi menegaskan, 68 juta rakyat Indonesia pada Pemilu 2019 telah memilih Prabowo-Sandi dan perlu dikanalisasi melalui oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika