REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan investigasi apa yang terjadi saat pemadaman listrik pada Ahad (4/8). Untuk itu, Ombudsman meminta keterangan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait insiden pemadaman listrik pada Ahad (4/8) lalu.
Pertemuan dihadiri Direktur Strategis PLN Djoko R Abuhanan, Sekjen Dewan Energi Djoko Siswanto, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing, Pengurus Harian YLKI Sularsi. Anggota Ombudsman, Laode Ida, menuturkan, pihaknya ikut menginvestigasi insiden pemadaman listrik (blackout) di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah tersebut.
"Kami akan melakukan investigasi sampai tingkat lapangan, apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu," kata Laode saat pertemuan permintaan klarifikasi PLN, di gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).
Laode menyebutkan, sampai saat ini belum ada sumber informasi yang jelas terkait penyebab pemadaman tersebut. Pihak kepolisian menduga pohon sengon yang terlalu tinggi menjadi dalang pemadaman. Namun, informasi sumber penyebab yang diterima Ombudsman belum mengerucut pada satu kesimpulan. Laode mengatakan, informasi pohon sengon yang menjadi penyebab perlu didalami.
Investigasi dilakukan langsung ke lapangan melalui koordinasi dengan petugas yang ada di tempat peristiwa di mana sumber-sumber pemadaman terjadi. "Kita datangi dua lokasi itu, Ungaran dan Pemalang," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, Ombudsman membutuhkan waktu tiga pekan untuk menginvestigasi dan mencari tahu hasilnya. Setelah itu Ombudsman baru akan menyampaikan hasil investigasi kepada pihak terkait, termasuk masyarakat selaku konsumen PLN.
Menurut Laode, investigasi awal sudah dilakukan dengan meminta klarifikasi PLN secara komprehensif. Pertemuan antarsejumlah pihak yang diinisiasi Ombudsman berlangsung selama dua setengah jam.
"Yang kami tanyakan apa yang jadi penyebab pemadaman karena ada informasi yang belum satu arah dan bagaimana tata kelola yang berlaku di PLN, termasuk pihak regulator dan pengawasan (dirjen ESDM) bagaimana sistem kompensasi, bagaimana perbaikan ke depan," kata Laode.
Direktur Pengadaan Strategis 2 Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, Ombudsman me minta PLN untuk melakukan investigasi guna penyebab utama lumpuhnya aliran listrik di Jawa bagian barat. "Kami sedang melakukan investigasi. Apa pun hasilnya nanti akan segera disampaikan kepada publik," ujar Djoko.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN Haryanto WS mengatakan, PLN fokus pada investigasi yang dilakukan in ternal perusahaan untuk mengetahui penyebab terjadinya blackout. Haryanto menyampaikan, PLN menghormati proses investigasi yang dilakukan kepolisian, BPPT, atau pihak independen.
"Masing-masing (tim) punya tugas, ya kita berjalan saja, tidak masalah. Dari PLN, BPPT, independen, kepolisian, jalan saja tidak apa-apa. (PLN) tidak (satu tim), jalan sendiri-sendiri sesuai kebutuhan masing-masing," ujar Haryanto.
Haryanto mengatakan, proses investigasi oleh PLN sedang dilakukan. Namun, PLN belum dapat menyimpulkan kapan hal tersebut akan selesai. Haryanto mengatakan, proses investigasi dilakukan secara komprehensif dan mendalam agar ada perbaikan secara menyeluruh.
Terpisah, Mabes Polri mengerahkan 30 personelnya untuk menginvestigasi blackout. Satuan siber Bareskrim Polri ikut di libatkan dalam tim khusus tersebut. Polri curiga adanya aksi serangan siber dalam peristiwa listrik mati. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menga takan, tim khusus penyelidikan listrik padam tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Brigjen Fadil Imran. Tim Polri itu juga melibat kan sejumlah pakar tekno logi ITB, ahli dari BP PT, dan Kementerian ESDM. Keterlibatan PLN pun diperlukan.
"Tim ini akan bekerja dari hu lunya sampai hilir," tutur Dedi. Menurut dia, pelibatan tim siber karena berkaca kejadian serupa di Eropa. Pengalaman yang pernah terjadi di Eropa, blackout (listrik padam mendadak secara massal) disebabkan ka rena adanya serangan siber.
"Makanya tim siber dari Polri ikut dilibatkan dalam investigasi ini," kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika