REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganggap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah kursi menteri lebih banyak adalah hal wajar. Ini karena PDIP merupakan partai pemenang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Wajar saja kalau dapat menteri terbanyak, tapi apa pun itu usulan PDIP lewat Bu Mega sesuatu yang wajar, kan memang Pak Jokowi meminta semua pihak memberi masukan," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding ketika dihubungi, Jumat (9/8).

Dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pun, kata dia, tak pernah ada pembahasan mengenai jatah kursi menteri yang akan diperoleh tiap partai. Adapun keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo.

Partai pengusungnya hanya memberi usulan terkait kandidat yang cocok menjadi menterinya untuk lima tahun ke depan. "Itu kebijakan dan hak prerogatif Pak Jokowi, artinya sesuai komitmen dan garis konstitusi, berapapun itu kewenangan penuh Pak Jokowi," ujar anggota Komisi VII DPR itu.

Ia yakin, Jokowi akan profesional dalam memilih para menteri yang akan membantunya dalam lima tahun ke depan. Karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah tak memiliki beban dalam periode terakhirnya tersebut.

"Soal apakah usulan menteri itu diterima seluruhnya atau tidak, atau ada kebijakan lain tentu itu hak prerogatif presiden terpilih," ujar Karding.

Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.

Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika