REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidato resminya mengatakan perubahan status Kashmir akan membuat wilayah tersebut bebas dari terorisme dan separatisme, Kamis malam (9/8). Pemerintahan Modi memberlakukan isolasi keamanan dan memutuskan hampir semua komunikasi di Kashmir sejak Ahad malam lalu.

Tentara India juga menahan lebih dari 500 orang. Pekan ini, India mencabut status otonomi Kashmir lewat Pasal 370 dan 35A. Modi menurunkan status Kashmir dari negara bagian menjadi sebuah kawasan.

Dalam pidato pertamanya mengenai Kashmir yang disiarkan secara nasional, Modi menggambarkan perubahan di Jammu dan Kashmir sebagai sebuah hal bersejarah. Dia meyakinkan penduduk situasi akan segera kembali normal secara bertahap meski tidak memerinci.

Modi mengatakan perubahan itu akan menciptakan kemajuan dan lapangan pekerjaan dengan investasi dari perusahaan publik dan swasta. Dia menuduh negara tetangga Pakistan menggunakan kesepakatan terdahulu sebagai senjata untuk memicu warga melawan India.

"Surga di bumi ini, Jammu dan Kashmir kita, akan sekali lagi mencapai kemajuan baru dan mengundang dunia ke dalamnya. Warga akan mendapat manfaat yang sudah menjadi haknya tanpa tantangan berarti," ujar Modi.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan kepada Komite Keamanan Nasional pemerintahannya akan meggunakan semua saluran diplomatis agar dunia melihat kebrutalan rezim rasialis India dan pelanggaran HAM di Kashmir. Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan Pakistan belum memikirkan opsi militer, namun masih mengusahakan lewat cara politis dan hukum.

Aktivis Ali Mohammed mengatakan kepada New Delhi Television dia mengatur ambulans untuk membawa orang sakit ke rumah sakit di Srinagar. Hal itu karena mereka tidak bisa menggunakan telepon untuk meminta pertolongan medis.

"Ini neraka," ujar seorang pasien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika