REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Hamdi Muluk, mendesak agar PKS dan Partai Gerindra bertanggung jawab kepada masyarakat Jakarta atas kekosongan kursi wakil gubernur DKI. Posisi orang nomor 2 di DKI kosong dalam setahun terakhir sejak ditinggal Sandiaga Uno.

"Itu harusnya dua partai, PKS dan Gerindra bertanggung jawab ke publik dan harus kita dorong jangan dibiarkan berlarut dan mereka tidak bisa ambil keputusan," kata Hamdi Muluk saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/8).

Menurut dia, kedua partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI itu harus segera ambil keputusan untuk menentukan pengisi kursi wagub DKI. Sebab, dia mengatakan, apabila dibiarkan berlarut-larut sama saja dengan mengkhianati amanah dari masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Anies dan Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta lalu.

"Kalau ini kan dia enggak amanah. Dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Dua partai itu PKS dan Gerindra harus tanggung jawab sebagai partai pengusung," ujarnya.

Guru besar psikologi politik di Universitas Indonesia itu menambahkan, dua partai itu bagian dari DPRD. "Kalau mereka sudah sepakat, DPRD kan bisa langsung bersidang dan ketok palu," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah satu tahun menakhodai Jakarta tanpa didampingi oleh wakil. Ia mengharapkan DPRD DKI Jakarta untuk bertanggung jawab. "Setahun ya? Dua hari lagi? Anniversary jomblo ya? Hahaha. Kan catatan sejarahnya jika terjadi kekosongan gubernur atau wakil gubernur, DPRD bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan dengan mempersiapkan penetapan wakil gubernur," kata Anies di Jakarta, Kamis (8/8).

Posisi wagub DKI kosong setelah Sandiaga Uno maju mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Sandiaga mengundurkan diri sebagai wagub DKI sejak 9 Agustus 2018 lalu. Saat ini, PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung sudah mengajukan dua nama menjadi wagub DKI Jakarta, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika