Sabtu 10 Aug 2019 10:50 WIB

'Komunitas Internasional akan Saksikan Genosida di Kashmir'

Perdana menteri India mencabut status istimewa Kashmir dengan alasan terorisme.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolanda
Tentara paramiliter India berpatroli saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Rabu (7/8).
Foto: AP Photo/Dar Yasin
Tentara paramiliter India berpatroli saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Rabu (7/8).

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan komunitas internasional akan menyaksikan terjadinya genosida di wilayah Khasmir yang dikuasai India. Hal itu dia sampaikan saat ketegangan masih membekap wilayah tersebut.

“Apa yang harus jelas adalah komunitas internasional akan menyaksikan genosida warga Kashmir di IOK (India-Occupied Kashmir). Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menyaksikan penenangan fasisme lain, kali ini dalam pakaian pemerintah BJP (Bharatiya Janata Party) atau akankah komunitas internasional memiliki keberanian moral untuk menghentikan hal ini terjadi,” kata Khan melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat (9/8).

Baca Juga

BJP merupakan partai Perdana Menteri India Narendra Modi. Awal pekan ini, Modi diketahui telah mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir. Ia pun mengubah wilayah itu menjadi union teritory (UT). Dengan demikian, Pemerintah India mengontrol langsung wilayah tersebut.

Dalam cicitannya, Khan pun mengomentari tentang pencabutan jam malam sementara yang telah diberlakukan di Kashmir selama beberapa hari terakhir. “Seluruh dunia sedang menunggu untuk melihat apa yang terjadi pada warga Kashmir yang tertindas di IOK ketika jam malam dicabut. Apakah pemerintah BJP berpikir dengan menggunakan kekuatan militer yang lebih besar terhadap warga Kashmir di IOK, itu akan menghentikan gerakan kemerdekaan? Kemungkinannya itu akan mendapatkan momentum,” ujarnya.

Kashmir adalah satu-satunya wilayah di India dengan penduduk mayoritas Muslim. Terdapat tokoh serta kelompok di sana yang memang kerap menyuarakan atau mengampanyekan agar Kashmir memerdekakan diri dari India. New Delhi sering menuding bahwa Pakistan mendukung kalangan tersebut. Namun tuduhan itu selalu dibantah.

Salah satu alasan Modi mencabut status istimewa Kashmir adalah untuk membebaskan wilayah itu dari kelompok teroris dan separatis. Sejumlah besar pasukan telah dikerahkan ke sana sejak pencabutan status istimewa dilakukan.

Mereka datang untuk menangani kerusuhan yang tersebar di beberapa titik, salah satunya di Srinagar. Kashmir pun terisolasi karena jaringan internet, telepon, dan televisi di sana diputus.

Kashmir adalah wilayah yang dipersengketakan India dan Pakistan. Sejak masa penjajahan Inggris berakhir pada 1947, Kashmir terpecah dua. Dua per tiga wilayah Kashmir dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement