REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, partainya tidak meminta-minta kursi menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Airlangga mengatakan, masalah pemilihan menteri di kabinet pemerintah mendatang adalah hak istimewa Jokowi.
"Tidak minta berapa-berapa, karena ini bukan persoalan berapa, tetapi sesuai kompetensi dan kebutuhan dari pemerintah. Kami tidak minta kursi tertentu. Tergantung kebutuhan saja, itu hak prerogatif Presiden," tegasnya di sela-sela Kongres Diaspora Indonesia ke-5 "The Fifth Congress of Indonesian Diaspora" (CID-5), Sabtu (10/8).
Saat ditanyakan apakah partainya mengincar posisi Menteri tertentu, Airlangga kembali menegaskan partainya tak melakukan hal itu. Menurutnya, Partai Golkar menerima posisi Menteri sesuai penugasan dari Presiden.
"Kami tidak mematok angka tapi menyiapkan kader di masing-masing bidang yang nanti bisa sesuai program pemerintah sampai 2024 nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyebut jika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama-nama calon menteri. PDIP diketahui telah meminta porsi kabinet terbanyak kepada Presiden Jokowi.
"Ya nama-nama udah ada dong partai sebesar ini masa enggak punya nama," kata Puan Maharani di Denpasar, Bali pada Jumat (9/8).
Meski demikian, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan belum mau mengungkapkan nama-nama calon menteri tersebut. Di saat yang bersamaan, dia juga enggan menyebut apakah ia masuk ke dalam puluhan nama yang saat ini berada di kantong Megawati.
Puan meminta semua pihak untuk menunggu partai mengungkapkan nama-nama tersebut. Menurutnya, pelantikan presiden terpilih masih menyisakan dua bulan lagi. Jokowi memang akan dilantik sebagai kepala negara untuk kali kedua pada Oktober nanti.
"Ya lihat lagi nanti ya tunggu nanti. Nama sudah ada di kantong ketua umum dan kami juga sudah membahas terbatas tertutup ya tapi ya nantilah masih Oktober kok, masih lama," ucapnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkelakar jika mereka pantas mendapatkan 10 kursi menteri. Setelahnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengklaim kalau mereka cocok untuk memperoleh 11 kursi pembantu kepala negara.
Puan mengatakan, artinya PDIP bakal mendapat jatah lebih dari 10. Hal itu, dia melanjutkan, sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi untuk menberikan kursi paling banyak kepada partai berlogo banteng moncong putih ini.
"Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin presiden bilang bahwa Insya Allah PDIP akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika