Presiden Indonesia Joko Widodo bertekad mewujudkan rencana memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan yang dinilai para pengeritik hanya akan mengulangi "bencana" Jakarta. Benarkah akan berlokasi di sekitar kawasan Bukit Suharto di Kaltim?
Lokasi ibu kota baru RI:
- Kalimantan Timur kemungkinan akan dipilih menjadi ibukota baru RI
- Pemerintah RI berencana memindahkan ibukota karena rumitnya persoalan di Jakarta
- Persoalan polusi di Jakarta semakin parah, belum lagi rawan gempa, banjir dan macet
Kawasan ibukota dan sekitarnya saat ini, merupakan metropolitan yang dihuni sekitar 30 juta jiwa, sangat tercemar, macet, dan rentan terhadap banjir dan rawan gempa bumi.
Banyak bagian kota ini yang mengalami penurunan tanah dengan tingkat mengkhawatirkan dan diperkirakan akan menghadapi kekurangan air yang serius pada tahun 2040.
Dalam dua pekan terakhir, Jakarta juga menghadapi krisis polusi udara, pemadaman listrik berkepanjangan serta gempa bumi.
Sementara itu di Pulau Kalimantan, yang dirujuk sebagai lokasi baru, dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi untuk dijadikan ibukota baru yang smart, hijau, indah dan berkelanjutan. Secara geologis pulau tersebut stabil dan relatif belum terjamah.
Namun para pegiat lingkungan mengingatkan bahwa Kalimantan memiliki habitat hutan yang penting bagi orangutan dan spesies langka lainnya di dunia.
"Daerah ini merupakan kawasan konservasi untuk rehabilitasi hewan seperti beruang madu," ujar Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko kepada ABC.
Dia khawatir pembangunan ibukota baru dari awal akan semakin menghancurkan jalur air, yang saat ini sudah tercemar oleh aktivitas tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Banyak di antara aktivitas ini berlangsung secara ilegal.
"Ketika pengelolaan air terganggu, maka akan terjadi banjir selama musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Juga akan terjadi tanah longsor," kata Yohana.
"Kami tidak menghendaki ibukota baru itu hanya akan memindahkan masalah dan bencana Jakarta ke Kalimantan Timur," tegasya.
Terinspirasi oleh Canberra?
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, proyek ibukota baru diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp 466 triliun, sebagian besar diharapkan didanai investasi swasta.
Dia menjelaskan, tahap pembangunan akan dimulai pada tahun 2021, dan pemindahan pertama ke lokasi baru akan dimulai tahun 2024, yang sekaligus jadi akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
"Presiden ingin menggunakan seluruh masa jabatan keduanya untuk merealisasikan gagasan ini," kata Menteri Bambang kepada ABC.
Perencanaan ibukota baru ini, tampaknya akan mengambil contoh ibukota Australia terutama untuk desain kotanya.
"Kami ingin mencontoh ibukota Anda, Canberra, sebagai salah satu rujukan. Banyak orang memuji Canberra dalam hal desain kotanya," kata Menteri Bambang Brodjonegoro.
Dia menambahkan, dengan pindahnya ibukota, otomatis kantor-kantor kedutaan an perwakilnan negara sahabat akan dipindahkan juga.
Bagi Australia, hal itu tentunya akan menimbulkan masalah karena kompleks Kedubesnya di Jakarta senilai 415 juta dolar atau Rp 4,5 triliun baru saja diresmikan tahun 2016.
Kompleks Kedubes Australia di Jakarta merupakan yang terbesar yang pernah dibangun Australia di negara lain.
Pakar pertanahan Kalimantan pada Australian National University John McCarthy menilai pemindahan ibukota RI sebagai proyek ambisius tapi berisiko.
"Banyak alasan untuk mendukung atau menentang rencana ini. Namun, pemerintah harus melihat jauh ke depan dan pemimpin yang memiliki visi harus berani mewujdukannya," kata Prof. McCarthy.
Lokasi yang paling aman dari kebakaran hutan
Provinsi Kaltim kini difavoritkan dibandingkan lokasi lain yang dipertimbangkan Pemerintahan Jokowi. Pengumuman resminya sendiri diperkirakan akan dirilis pekan ini.
Provinsi ini yang paling sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Menteri Bambang Brodjonegoro.
"Kami mencari daerah yang memiliki risiko kebakaran hutan terendah," katanya.
Selain itu, pemerintah juga ingin memilih lokasi yang dekat dengan infrastruktur yang ada.
"Kami tidak berpikir untuk membangun bandara atau pelabuhan baru. Sebaliknya, kami lebih suka menggunakan atau memperluas yang sudah ada," tambahnya.
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebenarnya juga dipertimbangkan, tetapi kedua propinsi ini rentan terhadap kebakaran hutan dan jauh dari kota-kota besar lainnya.
Di sisi lain, Kaltim saat ini memiliki dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, yang masing-masing memiliki pelabuhan laut dan bandara yang cukup besar.
Jalan raya empat lajur untuk menghubungkan kedua kota itu kini sudah hampir selesai juga.
Ketika ABC menyebutkan kepada Menteri Bambang bahwa Kaltim tampaknya sesuai dengan kriteria yang ada, dia hanya tersenyum.
"Ya, itu penilaian Anda dan penilaian itu bagus. Tapi tentu saja kita harus menunggu lokasi yang akan dipilih presiden," katanya, diplomatis.
Gubernur Kaltim Isran Noor yang dihubungi ABC News menyatakan "80 persen yakin" provinsinya akan menjadi lokasi ibukota baru RI.
"Dari pertemuan saya dengan Presiden Jokowi kemarin, perasaan saya adalah Kaltim yang akan dipilih," katanya.
Orang kuat pemilik lahan
ABC mendapatkan informasi bahwa sejumlah politisi berpengaruh di Indonesia memiliki lahan dan bisnis yang signifikan di wilayah Kaltim tersebut.
Mereka ini berpeluang mendapatkan manfaat finansial yang besar jika proyek itu berjalan.
Salah satunya, Hashim Djojohadikusumo, disebut-sebut memiliki lahan di sana.
Kepada ABC dia mengakui memiliki konsensi lahan hutan 173.000 hektar serta lahan industri dan komersial 447 hektar, yang terletak sekitar 50 kilometer dari kawasan Bukit Suharto.
"Jelas, saya menyambut baik pilihan Bukit Suharto (sebagai lokasi ibukota baru)," katanya kepada ABC melalui pesan teks.
Prabowo sendiri saat ini telah menjalin hubungan kembali dengan Presiden Jokowi.
Selain Hashim, ABC juga mendapatkan informasi bahwa Menko Maritim Luhut Panjaitan, juga memiliki usaha di bidang energi di kawasan itu.
Pada bulan Februari tahun ini dia mengonfirmasi kepemilikannya atas tambang batubara seluas 6.000 hektar di Kaltim.
Sambutan warga setempat
Penduduk lokal yang ditemui umumnya menyambut baik kabar ini, meski ada juga yang masih ragu-ragu seperti Saparudin.
"Saya 50-50, tapi akan ikut saja," katanya.
"Sekarang kabupaten ini aman, tetapi jika ibukota dipindahkan ke sini, saya tidak tahu. Katanya ibukota itu banyak penjahat," ujarnya.
Warga lainnya, Mukhsina, menyatakan sangat senang jika kabar ini benar adanya.
"Tentunya saya senang," katanya.
Dia melihat daerahnya itu akan lebih hidup jika proyek pembangunan ibukota dilaksanakan di sana.
Suaminya, Dulbahri, seorang petani karet, menyambut baik rencana ini dengan lebih tegas.
"Saya sangat senang. Kalau banyak orang, tentunya akan mendatangnya banyak manfaat. Kalau sepi, kami hanya akan melihat monyet," katanya.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.
Ikuti Whatsapp Channel Republika