Senin 12 Aug 2019 22:27 WIB

Korsel Balas Pembatasan Ekspor Jepang

Pembalasan Korsel terhadap pembatasan ekspor Jepang memperburuk kondisi diplomatik

Pemrotes Korea Selatan (Korsel) menggunting foto Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam protes mengecam Jepang yang membatasi ekspor ke Korsel di depan Kedubes Jepang di Seoul, Korsel, Selasa (23/7).
Foto: AP Photo/Ahn Young-joon
Pemrotes Korea Selatan (Korsel) menggunting foto Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam protes mengecam Jepang yang membatasi ekspor ke Korsel di depan Kedubes Jepang di Seoul, Korsel, Selasa (23/7).

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) berencana hapus Jepang dari 'daftar putih' mitra dagang mereka. Sebuah tindakan balasan karena Jepang melakukan langkah serupa lebih dahulu. 

Korsel akan memperketat regulasi perdagangan termasuk memperpanjang permohonan izin ekspor ke Jepang. Pada hari Senin (12/8) Menteri Industri Korsel Sung Yun-mo mengatakan Jepang akan ditempatkan dalam kategori baru. 

Kategori negara-negara yang sistem kontrol ekspornya tidak sejalan dengan 'prinsip-prinsip kontrol ekspor internasional'. Langkah balasan Korsel ini akan memperburuk ketegangan diplomatik dan perdagangan kedua negara. 

Pejabat Kementerian Perdagangan Korsel Park Tae-sung mengatakan Jepang telah ditetapkan menjadi negara pertama yang masuk dalam kategori tersebut. Karena Korsel menganggap tetangganya itu melakukan pratek perdagangan yang tidak pantas. Sung tidak menjelaskannya lebih lanjut. Jepang juga belum memberikan tanggapan atas langkah Korsel ini.

Tapi kepada stasiun televisi NHK,  pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan negaranya akan segera menanggapi keputusan Seoul itu selesai dianalisa. Salah seorang pejabat kementerian luar negeri Jepang lainnya mengatakan Tokyo tidak memperkirakan keputusan itu langsung berdampak pada Jepang.  

Pada awal bulan ini Jepang sudah lebih dulu mengumumkan menghapus Korsel dari 'daftar putih' mitra dagang mereka. Daftar mitra dagang Jepang yang menikmati batasan perdagangan minimum. 

Hubungan kedua negara memburuk setelah Mahkamah Agung Korsel memutuskan perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kepada dua korban kerja paksa selama masa kolonial. Jepang marah dengan keputusan tersebut.

Tokyo pun memperketat ekspor bahan baku teknologi tinggi ke Korsel. Sejak pembatasan itu diberlakukan baru pekan lalu Jepang mengizinkan ekspor bahan baku teknologi tinggi ke Korsel. 

Presiden Korsel Moon Jae-in mengatakan balasan Jepang tidak hanya tidak adil secara intrinsik tapi lalim karena isu ini bermula dari pelanggaran hak asasi selama masa kolonial. Tapi Moon meminta rakyat Korsel untuk tidak bertindak emosional dan tetap menjaga hubungan konstruktif dengan masyarakat Jepang. 

"Kami harus ambil nafas dalam-dalam untuk mempertimbangkan langkah balasan fundamental yang keras namun tenang," kata Moon dalam rapat kabinet.

Karena Jepang memberlakukan pembatasan ekspor maka pekan lalu Korsel pun mengumumkan akan berinvestasi sebesar 6,48 miliar dolar AS penelitian dan pengembangan  bahan baku teknologi. Sehingga mereka dapat memproduksi sendiri bahan baku teknologi tinggi yang mereka butuhkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement