REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus menggenjot swasta dalam berbagai proyek nasional khususnya di pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sayangnya pemberian porsi swasta dalam proyek yang berkaitan dengan sektor kepelabuhan yang belum begitu signifikan.

"Selama ini memang dimaklumi bahwa pemerintah menugaskan BUMN dalam pengembangan pelabuhan, karena percepatan pembangunan nasional," kata Carmelita Hartoto Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Senin (12/8).

Namun demikian, lanjut dia, kedepannya diharapkan pemerintah juga memberikan peluang yang sama pada swasta nasional untuk mengembangkan dan mengelola pelabuhan. "Tapi tentunya diharapkan, yang dikembangkan adalah proyek yang mempunyai nilai komersial, yang mempunyai return of investment yang cukup," ucap Carmelita.

Dikatakannya, BUMN mendapat penugasan karena pemerintah menghendaki percepatan pembangunan. Sehingga, lanjut dia, keterlibatan swasta saat itu hanya sebagai subkontraktornya.

Akan tetapi, menurutnya, kalau BUMN dikembalikan fungsinya sebagai agent of development, Dimana bila sebuah proyek sudah berkembang secara komersial. "Hendaknya diberikan pada swasta untuk dikelola, sehingga lebih efficient dan berdaya saing," tutur Carmelita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika