Merujuk situasi keamanan di Hong Kong, Pemerintah Indonesia didesak untuk bertindak cepat melindungi calon tenaga kerja migran dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang hendak pergi dan yang sudah berada di sana.
Organisasi yang mengurusi masalah buruh migran, Migrant Care, bahkan meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman TKI.
"Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke HK (Hong Kong) hingga tenggat waktu tertentu," kata Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care kepada wartawan ABC Indonesia Nurina Savitri.
Tindakan itu dianggap sebagai langkah darurat menanggapi kondisi politik di Hong Kong.
Apalagi, ada sekitar 250.000 TKI yang saat ini berada di sana.
Wahyu juga mengatakan perlunya langkah lanjutan jika situasi makin tak terkendali.
"Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi."
Sementara itu berkenaan dengan situasi keseluruhan Departemen Luar Negeri Indonesia telah menghimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk menunda perjalanan mereka ke Hong Kong.
Dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) meminta WNI untuk tidak bepergian ke Hong Kong apabila situasinya tidak mendesak.
WNI diimbau menunda perjalanan ke wilayah China itu hingga situasi di sana lebih kondusif.
"Bagi yang merencanakan bepergian ke Hong Kong, agar mencermati perkembangan keamanan terakhir, termasuk melalui aplikasi safe travel Kemlu," demikian bunyi pernyataan resmi yang diterima ABC Indonesia hari Selasa (13/8/2019).
Sementara itu, WNI yang tinggal di Hong Kong diimbau untuk menjauhi lokasi unjuk rasa dan tidak berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Pada hari Senin (12/8/2019), lebih dari 5000 pengunjuk rasa berbagai usia menduduki gedung terminal penumpang di Bandara Internasional Hong Kong.
Situasi itu membuat seluruh penerbangan di Bandara tersebut dibatalkan namun telah dibuka kembali keesokan harinya.
Kehidupan warga sebagian terganggu
Aksi unjuk rasa besar-besaran ini telah berlangsung berhari-hari sejak Jumat (9/8/2019) dan dilaporkan berbagai media asing telah mengganggu aktivitas warga setempat.
Otoritas di Beijing yang mengurusi Hong Kong dan Macau bahkan telah mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa situasi di Hong Kong "mulai menunjukkan gejala terorisme" dan menebar "ancaman" ke populasi kota pulau tersebut.
Meski demikian, Juan Marvin, salah seorang WNI yang tinggal di Hong Kong, mengatakan ia sejauh ini masih merasa aman dan hanya sedikit merasa terganggu dengan unjuk rasa pro-demokrasi tersebut.
"Kebetulan area protesnya jauh dari kantor ya, jadi kerja pun jalan terus."
"Ada sempat satu hari sih di mana para pengunjuk rasa mengganggu jalannya MTR (kereta bawah tanah di beberapa lokasi."
"Nah itu terganggu."
"Pada hari itu banyak juga toko-toko dan kantoran jadi tidak (ber)operasi seperti biasanya. Cuma hanya satu hari itu aja," katanya.
Simak berita-berita lainnya dari ABC Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika