REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia memang sudah sepatutnya mengawasi Netflix. Hal itu lantaran layanan media streaming tersebut merupakan bagian dari konten langganan yang turut diatur dalam undang-undang Penyiaran.   

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio, mengatakan sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pihaknya juga mengawasi empat macam lembaga penyiaran. Di antaranya yang berasal dari publik, swasta, komunitas ataupun berlangganan dalam artian tersebut netflix dan lainnya.     

Menurut dia, perkembangan teknologi saat ini menghasilkan banyak media baru, tidak terkecuali media sosial. Oleh karena itu pengawasannya menjadi sangat penting terkait dengan banyaknya laporan dari masyarakat luas.   

"Pertanyaannya adalah apakah dengan UU yang ada KPI mampu untuk mengawasi? Dan untuk pengawasan internet kami juga sudah melakukan rencana strategis baru-baru ini," ujar dia kepada Republika.co.id, Selasa (13/8).   

Dia mengklaim, KPI memiliki kewenangan sah untuk mengawasi media penyiaran baru. Sebab, dalam UU Nomor 32 tahun 2002 itu, mencantumkan setiap media dengan platform baru bisa diawasi KPI dengan dasar media lainnya yang tercantum di aturan tersebut.   

"Selain saran untuk menafsirkan dari UU yang sudah ada, kami juga sedang menunggu UU Penyiaran baru yang saat ini sedang direvisi di DPR," kata dia.   

Menurut dia, keputusan yang diambil KPI terkait pengawasan tersebut belum mencapai final, karena masih sebatas usulan. Namun Agung menegaskan, dengan banyaknya platform media baru, KPI menuntut untuk adanya pengawasan mendalam. "Itu juga untuk melindungi konten bagi anak," kata dia.    

Terkait hal tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kominfo dalam waktu dekat. "Karena KPI punya pedoman konten bagi anak dan juga pornografi selanjutnya akan kita koordinasi dengan Kominfo yang memiliki UU ITE," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika