REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Seorang birokrat yang berubah menjadi politisi dari Kashmir, Shah Faesal telah ditangkap di bandara New Delhi saat ia mencoba menaiki pesawat, Rabu (14/8). Laporan menyatakan ia dikirim kembali ke wilayah itu.
Dilansir dari BBC Kamis (15/8), Faesal bergabung dengan ratusan pemimpin Kashmir yang telah ditahan di seluruh wilayah. Sebagian besar penangkapan dilakukan sebelum keputusan India untuk mencabut status khusus Kashmir pekan lalu.
Pihak berwenang India menyatakan tindakan keras diperlukan untuk mencegah kekacauan di wilayah yang disengketakan. Sementara Pakistan telah bereaksi dengan kemarahan terhadap keputusan India untuk mencabut Pasal 370 pada 5 Agustus. Sebuah ketentuan konstitusional yang menjamin status khusus Kashmir.
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mengatakan, kekuatan global akan bertanggung jawab atas perang melawan Kashmir, karena gagal menerapkan resolusi PBB.
Khan, berbicara di Kashmir yang dikelola Pakistan pada Rabu, menuduh India merencanakan aksi militer di wilayah tersebut, menyebutnya sebagai rencana yang mengerikan. "Batu bata Anda akan dibalas dengan batu," kata Khan dalam peringatan keras kepada Perdana Menteri India Narendra Modi.
Kantor berita PTI mengutip pejabat India yang mengatakan, bahwa Faesal telah ditangkap pada Rabu di bandara internasional di Delhi ketika ia mencoba untuk naik pesawat ke Turki.
Tidak ada kejelasan tentang di mana ia dibawa ke Kashmir, yang dikelola India, tetapi beberapa media lokal mengatakan ia telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Berbicara kepada program Hardtalk BBC pada Selasa, Faesal mengatakan dia khawatir akan ditahan.
"Saya malu pada diri sendiri bahwa saya bebas pada saat seluruh kepemimpinan Kashmir berada di penjara," kata Faesal.
Pemerintah India menyatakan telah bertindak sesuai dengan konstitusi, dan semua protokol telah diikuti.
Adapun Faesal menjadi berita utama ketika ia menduduki puncak ujian layanan sipil India yang terkenal sulit pada 2009, menjadi orang Kashmir pertama yang melakukannya. Dia mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya pada Januari untuk meluncurkan partai politiknya sendiri, Jammu dan Kashmir People's Movement.
Ratusan orang telah ditahan di wilayah itu setelah pemerintah India membatalkan ketentuan yang memberi Kashmir lebih banyak otonomi. Mereka termasuk politisi, aktivis, akademisi, dan pemimpin bisnis.
Wilayah ini telah terisolasi selama lebih dari sepekan. Jaringan seluler, darat dan internet terputus, serta pembatasan seperti jam malam, melarang orang untuk berkumpul. Namun, para pejabat mengatakan pada Rabu bahwa pembatasan ini telah dikurangi di wilayah Jammu yang mayoritas Hindu.
Meskipun terkunci, ada protes menentang pencabutan Pasal 370, termasuk pada Jumat di Srinagar di lembah mayoritas Muslim. Itu melibatkan ribuan orang yang keluar setelah shalat tengah hari untuk berdemonstrasi menentang gerakan itu.
Pemerintah India menyatakan penghapusan status khusus akan memungkinkan warga Kashmir mendapat manfaat dari peluang ekonomi, dan pembangunan yang lebih besar. Ia juga membela langkahnya dengan mengatakan bahwa Pasal 370 memicu terorisme dan separatisme di Kashmir yang dikelola India, yang telah menjadi tempat pemberontakan selama tiga dekade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika