REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tidak sepakat dengan rencana pembentukan kementerian yang khusus menangani investasi. Hipmi melihat pembentukan kementerian baru ini tidak terlalu signifikan.

Ketua BPP Hipmi, Anggawira, mengatakan seretnya pertumbuhan investasi di Indonesia disebabkan persoalan birokrasi yang panjang. "Yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mata rantai birokrasi sebaiknya di perpendek," kata Anggawira kepada Republika.co.id, Kamis (15/8).

Menurut Anggawira, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan dari sisi tata kelola bukan hanya kelembagaan. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang baik untuk investasi termasuk di industri ekonomi kreatif. Salah satu pendekatan tata kelola ini adalah dengan memperbaiki birokrasi.

Anggawira menilai pemerintah juga perlu mendorong kemunculan pengusaha-pengusaha baru melalui program pelatihan dan pendampingan. Menurut Anggawira, dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru hanya sebatas penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).