REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku bisnis meminta pemerintah terlebih dulu membenahi koordinasi dan birokrasi terkait investasi di Indonesia. Seruan itu menyusul rencana Presiden Joko Widodo membentuk kementerian tersendiri yang menangani investasi di Indonesia.

"Selama ini masalahnya di koordinasi. Jadi, itu harus dibenahi. Soalnya kalau ada kementerian baru, tapi koordinasi nggak efektif tetap saja tidak jalan," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani saat dihubungi Republika, Kamis (15/8).

Hariyadi melihat koordinasi antarlembaga terkait sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak saling mendukung satu sama lain.

Hariyadi menilai BKPM selama ini kurang mendapatkan dukungan dari kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bahkan terkesan mengedepankan ego sendiri. Salah satu contohnya dalam hal perizinan.