REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan komposisi menteri atau kabinetnya pada periode kedua sudah ditentukan dengan 55 persen kalangan profesional dan 45 persen dari kalangan partai politik. Semua parpol koalisi pasrah terkait berapa jatah kursi yang diberikan Presiden Jokowi untuk mereka.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pembagian kursi menteri tersebut merupakan hak penuh presiden terpilih. “Kabinet itu hak prerogatifnya presiden,” kata dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/8).
Namun, terkait pembagian komposisi menteri sebanyak 45 persen dari partai politik, Airlangga mengaku akan membahasnya lebih lanjut. “Nanti kita lihat karena itu kan beliau yang sudah menyampaikan ke media,” ujar dia.
Beberapa partai sebelumnya memang telah secara terang-terangan meminta jatah menteri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahkan mendesak agar mayoritas menteri parpol dari kader PDIP. Hal itu ia sampaikan dalam kongres di Bali pada pekan lalu. Presiden Jokowi kala itu mengindikasikan akan memenuhi permintaan itu.
Partai Nasdem meyakini Presiden Jokowi pasti menemui pimpinan parpol sebelum mengumumkan formasi kabinet 2019-2024. Namun, pertemuan itu disebut tertutup dan tidak langsung dengan keseluruhan pimpinan parpol. “Pastilah secara internal berkomunikasi dengan partai politik,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate.
Pekan lalu Jokowi diketahui bertolak ke Singapura untuk menghadiri Hari Nasional Singapura. Saat itu sejumlah petinggi Nasdem juga diketahui bertolak ke Singapura. Namun, saat dikonfirmasi kepada Johnny apakah terjadi pertemuan antara Nasdem dan Jokowi di Singapura, Johnny membantahnya.
“Saya dengan Ketua Umum (Surya Paloh) mempunyai agenda pertemuan di luar urusan semuanya ini di Kuala Lumpur dan Singapura. Kami pergi bertemu di sana untuk urusan kami. Kami tidak tau ada agenda presiden di sana ya. Kebetulan ada agenda presiden,” ujar Johnny.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meyakini Presiden Jokowi sudah berbicara dengan para pimpinan parpol. “Masing-masing mungkin sudah diajak bicara satu-satu dipanggil. Kalau saya sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau. Kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada presiden sendiri,\" kata OSO.
OSO pun membenarkan formasi kabinet susunan Jokowi yang tinggal diumumkan saja. Menurut dia, tidak menjadi masalah bila Jokowi mengumumkan formasi menteri sebelum dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2019. Meski tindakan ini kurang lazim dalam pemerintahan sebelumnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Partai Demokrat tak masalah jika nantinya menteri yang diumumkan Jokowi tanpa ada satu pun kader Demokrat di dalamnya. “Selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga,” kata Nurhayati.
Dia mengatakan, komunikasi Partai Demokrat dengan partai lain terus terjalin dengan sangat baik, termasuk, kata dia, komunikasi dengan presiden Jokowi. “Kalau Demokrat kan kita sudah berkali-kali menunjukkan sinyal. Bagaimana AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) diundang ke Istana oleh Pak Jokowi dan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya,” ujar dia.
Presiden sebelumnya mengaku terus mematangkan rencana komposisi kabinet pemerintah kelak. Dia menyatakan akan segera mengumumkan susunan kabinet baru. Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, komposisi kabinetnya akan diisi orang dengan beragam umur. “Yang muda, yang setengah muda, campur-campurlah. Ada yang setengah tua, ada juga,” kata dia. n dessy suciati saputri/arif satrio nugroho/febrianto adi saputro ed: mas alamil huda
Ikuti Whatsapp Channel Republika