REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat Roy Suryo menyoroti pelaksanaan Pemilih Presiden (Pilpres) yang malah menguatkan politik uang dan polarisasi masyarakat. Ia memandang perlu ada pengkajian kembali soal sistem Pilpres.

Hal itu disampaikannya saat diminta tanggapan soal wacana penyelenggaraan Pilpres oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). Menurut Roy, penyelenggaraan Pilpres saat ini amat bermasalah hingga perlu dievaluasi guna menemukan solusinya. "Kalau soal perubahan kewenangan MPR memang harus dipertimbangkan lagi dengan matang, jangan sampai salah langkah atau kembali ke zaman Orba lagi. Namun memang Pilpres langsung sekarang juga ada sisi negatifnya dimana keterbelahan rakyat dan money politics sangat merajalela," katanya pada Republika.co.id, Jumat (16/8).

Roy memandang penyelenggaraan Pilpres perlu dievaluasi agar menghilangkan ekses negatifnya. Ia merasa Pilpres secara langsung oleh rakyat patut dipertahankan.

"Perlu ada sistem yang bisa tetap tidak menghilangkan hak demokrasi rakyat, namun tidak merusak masyarakat dengan  seperti yang sekarang parah terjadi," tambahnya.

Di sisi lain, Roy mendukung bila MPR mendapat kewenangan lagi untuk menetapkan GBHN. Ia merasa GBHN layak dikembalikan untuk konsistensi arah pembangunan bangsa.

"GBHN itu bagus, negara harus punya garis besar haluannya kemana, sehingga jelas antara visi dan misinya Presiden, bisa dilihat oleh masyarakat, dikaji dan diuji lagi besok saat pertanggungjawabannya," ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika