REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memastikan untuk melepas kepemilikan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta pada tahun 2020 mendatang. Padahal di saat yang sama perusahaan tersebut menyumbang pendapatan asli daerah bagi DKI Jakarta senilai Rp 100,4 miliar pada tahun 2019,
Dengan keputusan yang mengakibatkan Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi menerima dividen dari perusahaan bir tersebut pada tahun 2020 mendatang, Anies mengatakan keputusan tersebut telah diputuskan secara bulat oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tahun depan mudah-mudahan sudah nggak ada lagi (dividen Delta Jakarta di APBD DKI Jakarta)," ujar Anies, di Jakarta, Jumat (16/8).
Menurut Anies, jika menunggu dividen hingga nilainya sesuai dengan nilai investasi yang telah digelontorkan Pemprov DKI Jakarta, hal itu akan memakan waktu yang lama, sehingga lebih baik dilepas secepatnya.
"Karena yang dibutuhkan warga Jakarta adalah air bersih, bukan air beralkohol. Itu yang dibutuhkan warga Jakarta. Jadi lebih baik dananya digunakan untuk membangun infrastruktur air minum. Apalagi tambahan (deviden) cuma segitu, kan sedikit sekali," ujarnya.
Jumlah dividen sebesar Rp 100,4 miliar dari perusahaan bir ini pada Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019 ini terungkap dalam rapat pembahasan kebijakan umum (KUA) dan prioritas anggaran sementara (PPAS) antara Komisi C DPRD DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Kamis (15/8) lalu.
Pemprov DKI Jakarta memiliki persentase saham PT Delta Djakarta mencapai 26,25 persen. Dalam pembahasan tersebut juga terungkap bahwa perusahaan tersebut telah menyumbang pendapatan Rp 54,6 miliar pada 2018 dan Rp 100,4 miliar pada 2019, namun tak lagi diikutsertakan pada proyeksi dividen 2020.
Pada tahun 2019 ini, PT Delta Djakarta menempati posisi kedua sebagai penyumbang dividen terbesar pada Pemprov DKI Jakarta setelah PT Bank DKI (Rp 240 miliar) yang sahamnya masih dipegang pemprov 99,98 persen. Setelah itu, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menempati urutan ketiga dengan dividen sebesar Rp 61 miliar, dan persentase kepemilikan saham pemprov sebesar 72 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika