REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam menuntut China menarik sebuah kapal peneliti minyak, beserta kapal-kapal pendampingnya keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE)nya.
Permintaan tersebut dilontarkan Vietnam di tengah ketegangan selama satu bulan terakhir di perairan tersebut. Ketegangan itu dipandang bisa berpotensi menjadi pemicu masalah global karena Amerika Serikat menantang klaim-klaim maritim yang ditekankan China.
Reuters pada Selasa melaporkan kapal peneliti Haiyang Dizhi 8, yang dioperasikan oleh Badan Survei Geologi China, telah kembali ke wilayah tersebut dengan didampingi oleh setidaknya dua kapal penjaga pantai China. "Vietnam sudah melakukan kontak dengan China untuk menyampaikan protes atas pelanggaran yang dilakukannya secara berulang-ulang, dan menuntut China menarik kelompok kapal tersebut dari perairan Vietnam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang dalam pernyataan.
Sedikitnya lima kapal penjaga pantai milik China mengawal kapal periset tersebut dan paling tidak dua kapal Angkatan Laut Vietnam membuntuti kapal-kapal China itu pada Jumat malam, menurut data Marine Traffic, sebuah laman yang melacak pergerakan kapal.
Haiyang Dizhi 8 pertama kali memasuki zona tersebut di bawah pengawalan kapal penjaga pantai milik China pada Juli dan tampaknya melakukan penelitian seismik di perairan itu. Masalah terbaru itu telah mengobarkan sentimen anti-China di Vietnam. Ketegangan sebelumnya antara Beijing dan Hanoi, menyangkut wilayah perairan yang disengketakan itu, telah memicu gerakan protes di Vietnam.
Pekan lalu, polisi membubarkan para pengunjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Hanoi. Mereka menentang operasi penelitian yang dilancarkan oleh kapal itu beserta kapal-kapal pengawalnya.
Setelah Haiyang Dizhi 8 meninggalkan ZEE Vietnam pada 7 Agustus, kapal survei itu melepas jangkar di Fiery Cross Reef, sebuah pulau buatan yang dikuasai China dan dibangun di karang Laut China Selatan, yang disengketakan serta diklaim kepemilikannya oleh Vietnam dan Filipina.
Hang mengatakan dalam pernyataan pada Jumat Vietnam bertekad melindungi kepentingan-kepentingannya yang sah di daerah itu. "Pihak berwenang Vietnam akan terus mengambil langkah melindungi kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Vietnam dan hukum internasional," ujar Hang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika