REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada masyarakat Papua. Pernyataan yang dimaksud, yakni Sofyan sempat meminta mahasiswa Papua di Malang untuk pulang ke daerah asalnya.
"Bisa saja, saya bisa bilang, kalau begitu anak-anak Papua, anak-anak saya yang kuliah di Malang disuruh pulang, anak-anak Malang yang ada di Papua Barat atau di Papua bisa pulang ke Malang. Tapi kan tidak boleh. Ini kan NKRI. Jadi, statement-nya itu harus dicabut dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua," kata Dominggus melalui sambungan telepon kepada wartawan, Senin (19/8).
Untuk itu, Dominggus menyayangkan pernyataan wakil wali kota Malang soal mahasiswa Papua tersebut. Seharusnya, kata dia, para pejabat pemerintah terkait berkumpul untuk menyelesaikan masalah secara arif dan bukan justru melontarkan pernyataan.
"Statement dari Pak Wakil Wali Kota Malang, yang mengatakan atau meminta mahasiswa Papua yang ada di sana pulang ke Papua, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Itu kan pejabat pemerintah," kata dia.
Ia juga menyarankan para pejabat pemerintah yang terkait dengan masalah yang terjadi di Malang dan Surabaya berkumpul untuk menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana.
Di sisi lain, Dominggus menduga ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi penyampaian aspirasi masyarakat Papua yang dilakukan dengan damai untuk membakar kantor DPRD Papua Barat. Semula, mereka hendak membawa aspirasi dalam menyikapi situasi di Jawa Timur.
"Bagi saya sebagai Gubernur Papua Barat, aspirasi yang mau disampaikan ke pemerintah, bagi saya itu sah dalam arti koridor damai. Cuma memang ada pihak lain memanfaatkan situasi ini untuk membakar kantor DPRD ini," kata Dominggus melalui sambungan telepon kepada wartawan, Senin (19/8).
Ia mengatakan, rencananya, mahasiswa di Manokwari, Papua Barat, hendak melaksanakan unjuk rasa dengan damai untuk menyikapi apa yang terjadi di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan itu diikuti oleh bukan hanya mahasiswa sana, tetapi juga masyarakat Papua yang ada di Papua Barat.
"Sebenarnya dari awal adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang tergabung ini dalam koridor damai sebenarnya. Mereka baru bergerak menuju DPRD, ternyata sudah terbakar," ujar dia.
Karena itu, Dominggus mengatakan, aparat penegak hukum perlu mengusut kasus ini dengan baik. Dengan demikian, nantinya akan ketahuan siapa pelaku yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika