REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Otoritas Palestina mengatakan upaya Israel untuk mengubah status quo Yerusalem, termasuk situs-situs suci di sana, meningkat. Upaya tersebut dipimpin partai-partai sayap kanan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Palestina mengungkapkan, di bawah pemerintahan Netanyahu, Israel telah melaksanakan proyek Yahudi di Yerusalem. Tujuan dari proyek itu tak hanya bertujuan mengubah komposisi demografi, tapi juga status quo kota suci tersebut.
“Kampanye Yudaisasi ini telah meningkat dalam terang dukungan Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terbatas,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Ahad (18/8), dikutip laman Middle East Monitor.
Menurut Palestina, Israel memiliki keyakinan untuk menyelesaikan misinya mengenai masa depan Yerusalem. “Sehingga Israel mengambil langkah-langkah hukuman dan menekan orang-orang Yerusalem untuk mendorong mereka keluar dari kota,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
Palestina pun melihat bahwa Israel berusaha memantik perpecahan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka yakin, itu merupakan strategi Israel sebelum menguasai kompleks tersebut sepenuhnya.
Bulan lalu Israel meresmikan terowongan yang diberi nama “Jalur Peziarah”. Terowongan itu membentang antara lingkungan Wadi Hilweh Silwan ke Tembok Barat, tepat di luar kompleks Masjid al-Aqsha. Acara peresmian itu dihadiri Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman dan utusan khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenbalt.
Israel mengklaim terowongan tersebut merupakan rute yang digunakan para peziarah Yahudi zaman dulu ke Kuil Kedua, yang lokasinya disebut-sebut berada di bawah Masjid al-Aqsa. Palestina telah mengecam proyek pengeboran tersebut dan menganggapnya sebagai upaya “Yudaisasi” Yerusalem.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pun mengutuk proyek terowongan tersebut. OKI menilai Israel berusaha mengubah status historis dan demografi Yerusalem. “Semua negara dunia, terutama AS, dan semua lembaga serta badan internasional, untuk mematuhi resoluasi legitimasi internasional tentang Al-Quds, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada 1967,” kata OKI.
OKI pun menyerukan semua negara dunia agar tak mengambil langkah apa pun yang akan menyiratkan suatu bentuk pengakuan, terang-terangan atau implisit, dari aneksasi ilegal Israel terhadap Yerusalem. Mereka diharapkan tak memindahkan kantor misi diplomatiknya untuk Israel ke kota tersebut.
OKI meminta semua anggotanya memboikot negara-negara yang telah meresmikan misi diplomatiknya untuk Israel di Yerusalem. Ia juga meminta para anggotanya merespons permintaan Palestina untuk mengajukan proses di Pengadilan Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika