REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana menerbitkan surat utang subordinasi. Langkah ini untuk mengantisipasi penurunan rasio permodalan perseroan.

Direktur BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan aksi korporasi tersebut dilakukan agar perseroan mampu berekspansi penyediaan program pemerintah satu juta rumah.

“Aksi korporasi sub debt-nya kita bagi dua. Untuk yang rupiah yang formatnya pinjaman bilateral dengan salah satu institusi milik negara,” ujarnya saat acara Public Expose 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/8).

Nixon menjelaskan perseroan akan membagi dua tahap dalam pengumpulan dana. Pertama, perseroan akan melakukan pinjaman bilateral sebesar Rp 3 triliun. Kedua, penerbitan surat utang global subordinasi sebesar 200 juta - 500 juta dolar AS.

“Ini masih dalam pembicaraan nilainya Rp 3 triliun. Kita harapkan selesai sebelum akhir Desember 2019,” ucapnya.

Nantinya perseroan akan menggandeng lebih dari satu under writer untuk penerbitan surat utang global. Rencananya akan diterbitkan di Asia, Eropa maupun Amerika.

Nixon menjelaskan aksi korporasi tersebut juga untuk mengantisipasi imbas dari penerapan pedoman standar akutansi keuangan (PSAK) 71 yang berlaku pada Januari 2020.

Adapun metode baru ini dinilai akan menggerus rasio kecukupan permodalan (capital adequacy ratio/CAR). Sebab perbankan diwajibkan untuk menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sejak memberikan kredit. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, CKPN baru disediakan jika ada keterlambatan pembayaran.

"Kekurangan CKPN akan dibebankan laba di tahan tahun depan. Nah untuk mengganjal CAR kita akan terbitkan subdebt tadi, sehingga tahun depan CAR-nya tida turun," jelasnya.

Menurutnya tambahan CAR tersebut maka BTN dapat leluasa menggenjot bisnisnya dalam rangka penyediaan pembiayaan perumahan. Dia memperkirakan CAR tahun depan akan meningkat 19 persen.

“Kita bisa support ekspansi 1 juta rumah milik pemerintah. Maka hal ini yang kita jaga," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika