REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Kamran Dikarma
Sekitar 190 sekolah dasar (SD) di Srinagar, Kashmir, telah memulai kembali kegiatan belajar mengajar pada Senin (19/8). Tapi, ruangan kelas di sekolah-sekolah tersebut masih kosong.
Rupanya, para siswa tak diizinkan pergi oleh para orang tuanya. Para orang tua di Srinagar masih enggan membiarkan anaknya pergi keluar rumah. Alasan mereka, jaringan komunikasi di sana belum dipulihkan sepenuhnya.
“Bagaimana kita bisa mempertaruhkan nyawa anak-anak kita?” kata Gulzar Ahmad, ayah dari dua orang anak yang tinggal di distrik Batamaloo, salah satu tempat aksi protes terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut Ahmad, tentara India telah menangkap anak-anak dalam dua pekan terakhir. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi korban luka akibat bentrokan. “Anak-anak kita aman di dalam rumah mereka. Jika mereka pergi ke sekolah, siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka?” ucapnya.
Reuters sempat mengunjungi puluhan sekolah di Srinagar. Ruangan kelas terpantau sepi. Beberapa sekolah bahkan masih mengunci gerbangnya. Di Presentation Convent Higher Secondary School, hanya terdapat satu siswa yang datang. Karena tak ada siswa lain yang muncul, pihak sekolah akhirnya meminta dia pulang.
“Bagaimana siswa dapat datang ke kelas dalam situasi yang tidak menentu seperti ini? Pemerintah mengubah anak-anak kecil ini menjadi makanan meriam,” kata seorang guru di salah satu sekolah di Srinagar.
Pejabat pemerintah utama Srinagar Shahid Iqbal Choudhary sebelumnya mengatakan bahwa keamanan yang memadai akan diberikan untuk sekolah-sekolah di wilayahnya. “Saya akan bertanggung jawab atas insiden yang tak diinginkan,” ujarnya.
Ketegangan telah membekap Kashmir selama dua pekan terakhir. Penyebabnya adalah pencabutan status istimewa wilayah tersebut oleh India.
Masyarakat Kashmir yang berada di bawah India memprotes keputusan New Delhi. Mereka menilai, pencabutan status itu dapat mengubah komposisi demografis Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Aksi protes pun pecah.
Srinagar merupakan salah satu pusat demonstrasi warga. India kemudian mengerahkan pasukannya ke sana dan mengisolasi Kashmir dari dunia luar. Jaringan komunikasi, internet, dan televisi diputus. Pos pemeriksaan didirikan dan jam malam diberlakukan.
Pakistan yang selama ini terlibat persengketaan dengan India atas Kashmir pun mengecam pencabutan status istimewa wilayah tersebut. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyuarakan kecemasannya tentang kemungkinan terjadinya pembantaian umat Muslim di sana.
Islamabad telah menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Mereka pun membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi.
Pemerintah India telah berjanji akan memulihkan jaringan komunikasi di wilayah Kashmir. Pembatasan ruang gerak bagi warga di sana pun akan mulai dilonggarkan. Menurut keterangan yang dirilis pada Jumat pekan lalu, pemulihan jaringan komunikasi, termasuk internet, akan dituntaskan dalam beberapa hari mendatang.
Tentara paramiliter India berjaga di jalanan yang sepi saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Kamis (8/8).
Pengisolasian Kashmir oleh Pemerintah India telah menuai kritik luas. Surat kabar Kashmir Times bahkan telah menyerahkan sebuah petisi ke Mahkamah Agung India. Petisi itu menuntut agar pemerintah segera memulihkan jaringan komunikasi dan internet di Kashmir.
Redaktur Pelaksana Kashmir Times, Anuradha Bhasin, mengatakan bahwa dia tak dapat menghubungi dan menjangkau para stafnya di Kashmir. Hal itu dinilai sangat mengganggu dan menghambat aktivitas jurnalistik.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua pertiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan.
Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971. Sekitar 70 ribu orang tewas dalam pertikaian Kashmir. n reuters ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika