REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapati lima akun media sosial (medsos) penyulut kericuhan di Papua dan Papua Barat. Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mendalami akun-akun tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebut dari kelima akun itu berasal dari platform Facebook (FB), Youtube, dan Instagram (IG).
"Direktorat siber Bareskrim bilang masih profiling satu akun yang Youtube dan FB. FB bukan hanya 1 tapi beberapa yang nyoba untuk viralkan narasi-narasi maupun video provokatif," katanya pada wartawan di Mabes Polri, Selasa (20/8).
"Kemudian ada akun IG yang didalami direktorat siber Bareskrim. Kalau ada update akan diinfokan," tambahnya.
Dedi menyebut untuk sementara ini, baru lima akun yang terdeteksi menyebarkan provokasi. Tak menutup kemungkinan jumlah akun yang didalami akan bertambah seiring proses penyelidikan yang berlangsung. "Total semua 5 akun ya," sebutnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapati dua hoaks atau berita bohong penyebab meluasnya kericuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengutarakan materi kedua hoaks itu berupa insiden yang dialami mahasiswa Papua di Kota Surabaya.
Ferdinandus menduga kedua hoaks itu dibuat demi memancing emosi kubu kepolisian dan masyarakat Papua. "Sejauh ini Kemenkominfo sudah mengindentifikasi 2 hoaks yakni hoaks foto (mahasiswa) Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk Mahasiswa Papua," katanya pada wartawan di Jakarta, Senin (19/8).
Ferdinandus mengimbau masyarakat tetap mengutamakan sumber resmi saat mendapat informasi. Hal itu demi mencegah terhasutnya masyarakat oleh hoaks.
"Kemenkominfo imbau masyarakat untuk tidak sebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita," ujarnya. Rizky Suryarandika
Ikuti Whatsapp Channel Republika