REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Keberadaan pendakwah Dr Zakir Naik terus menuai kontroversi di Malaysia. Polisi Diraja Malaysia (PDRM) pun meminta semua petugas Kepolisian Negara Bagian menasehati pihak-pihak yang mengatur program Zakir Naik untuk menghentikan semua program tersebut.

"Untuk menghindari kontroversi serta permusuhan dan berpotensi menciptakan suasana tegang di masyarakat negara majemuk ini maka semua Kepolisian Negara Bagian telah diarahkan untuk menghentikan semua program tersebut," ujar Kepala Komunikasi Korporat PDRM, Datuk Asmawati Ahmad di Kuala Lumpur, Selasa.

Asmawati mengemukakan hal tersebut ketika dikonfirmasi larangan yang disampaikan PDRM terhadap pendakwah Dr Zakir Naik yang dinilai sejumlah orang sebagai rasis.

"Semua kegiatan yang melibatkan Dr Zakir Naik di contingent-contingent (Kantor Polisi Negara Bagian) tidak diperbolehkan," katanya.

Pada kesempatan terpisah Mufti Perak, Tan Sri Dr Harussani Zakaria tidak setuju dengan tindakan mengeluarkan Dr Zakir Naik dari Malaysia. Dia melihat isu berkenaan Zakir Naik sebagai sentimen kurang senang dan salah persepsi pada golongan tertentu yang tidak menyenangi kehadiran pendakwah Islam tersebut.

"Tidak wajar kita bersama menghalau Beliau pulang semata-semata mengikuti kebencian pihak-pihak tertentu. Beliau ialah tamu dan saudara seagama kita yang perlu dihormati berasaskan nilai ukhuwah dan kemanusiaan. Sekiranya terdapat kekhilafan, maka langkah perbaikan perlu diambil yang tidak sampai ke tahap pengusiran," katanya.

Sementara itu terkait Zakir Naik Departemen Dakwah Partai Islam Semalaysia (PAS) membuat flyer bertuliskan "We Stand With Dr Zakir Naik". Sebelumnya Dr Zakir Naik mengklarifikasi bahwa dirinya pecinta damai dan misinya adalah menyebarkan perdamaian di seluruh dunia.

"Saya selalu menjadi orang yang damai karena itulah yang diperjuangkan oleh Alquran. Sudah misi saya untuk menyebarkan perdamaian ke seluruh dunia. Sayangnya, saya menghadapi pencela yang mencoba mencegah saya menjalankan misi saya," katanya.

Polisi Malaysia menginterogasi Naik selama 10 jam pada Senin mengenai isi ceramahnya awal bulan ini. Saat itu, ia mengatakan umat Hindu di Malaysia memiliki hak 100 kali lebih banyak daripada minoritas Muslim di India, dan bahwa orang China Malaysia adalah tamu di negara itu.

Ras dan agama merupakan masalah sensitif di Malaysia, di mana Muslim mencapai sekitar 60 persen dari 32 juta penduduknya. Sisanya kebanyakan etnis China dan India, yang sebagian besar beragama Hindu.

Naik memiliki tempat tinggal permanen di Malaysia. Beberapa menteri menyerukan pengusirannya setelah pidato kontroversialnya, dan setidaknya tujuh negara melarangnya berbicara di depan umum.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan pada Ahad (18/8), Naik bebas untuk berkhotbah tentang Islam, tetapi tidak boleh berbicara tentang politik rasial Malaysia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika