Rabu 21 Aug 2019 15:13 WIB

Respons Situasi, MUI Papua Barat Rapat Bersama Forkopimda

MUI Papua Barat berkomitmen agar aksi tak melebar.

Rep: Ali Yusuf / Red: Nashih Nashrullah
Warga melakukan konvoi saat aksi di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).
Foto: Antara/Sevianto Pakiding
Warga melakukan konvoi saat aksi di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat menggelar rapat dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Rapat ini digelar membahas keamanan di Papua dan Papua Barat pascaaksi yang menentang rasisme di Surabaya dan Malang.  

"Saat ini sedang berlangsung rapat bersama forkopimda," kata Ketua MUI Papua Barat Ustaz Ahmad Nasrauw saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (21/8). 

Baca Juga

Ustaz Ahamad belum sempat merinci siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut. Namun, dia berjanji akan menyampaikan hasilnya setelah rapat selesai digelar. "Nanti saya sampaikan setelah selesai rapat," katanya.

Sebelumnya Ustaz Ahmad menyampaikan bahwa aksi massa di Papua dan Papua Barat sulit untuk dibendung. Karena bagitu banyaknya masyarakat turun ke jalan, membuat beberapa fasilitas publik tak bisa digunakan.

Begitu banyak masa melakukan aksi membuat jalan-jalan di Sorong Papua Barat dan Bandara tidak bisa diakses. Bahkan akses internet juga tak bisa diakses. "Jaringan internet sedang diputus jadi tidak bisa akses medis sosial," katanya.

Menurut dia, akses internet diputus telah dilakukan sejak Selasa sore, dan berlanjut sampai hari ini Rabu. Dia tidak mengetahui sapai kapan akses internet bisa kembali normal di Papua dan Papua Barat.  

Ustaz Ahmad menilai hal tersebut merupakan langkah positif, untuk membendung arus informasi yang tak valid. Baik informasi foto, video maupun teks dari sumber yang ingin memperkeruh suasana. "Tapi kami apresiasi langkah ini semua demi tidak beredarnya informasi yang dapat memperkeruh suasana," katanya.

Ustaz Ahmad mengaku pemutusan jaringan internet ini, sebelumnya tak ada pemberitahuan. Namun, dia sebagai konsumen tak mempermasalahkannya, karena hal itu sudah benar demi kebaikan semua pihak. "Tidak ada pemberitahuan karena mungkin dalam kondisi darurat jadi langsung diputus saja," katanya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement