REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Selasa (20/8). Mereka membahas tentang adanya aksi demonstrasi di Kedutaan India di London yang memprotes tindakan New Delhi terhadap Kashmir.
Aksi demonstrasi itu terjadi pekan lalu, tepatnya ketika India merayakan hari kemerdekaannya. Menurut Modi, para demonstran menyerang perempuan dan anak-anak India dengan botol dan telur. Dia pun mengkritik Pemerintah Inggris karena dinilai gagal melindungi warga India di sana.
“Perdana Menteri Johnson menyesali insiden itu dan meyakinkan bahwa semua langkah yang diperlukan akan diambil untuk memastikan keselamatan serta keamanan Komisi Tinggi (India), personel, serta pengunjungnya,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan pada Rabu (21/8).
Dalam demonstrasi pekan lalu, ribuan orang di luar Kedutaan India di London mengibarkan bendera Pakistan serta Kashmir. Mereka menentang keputusan Modi mencabut status khusus wilayah tersebut. Kepolisian London menangkap empat orang peserta aksi karena melakukan kekerasan dan memiliki senjata ofensif.
Pemerintah Pakistan telah mengatakan akan membawa masalah pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh India ke Mahkamah Internasional. “Kami telah memutuskan pada prinsipnya untuk membawa masalah (pencabutan status khusus) Kashmir yang diduduki India ke Mahkamah Internasional. Kami akan segera mendekati Mahkamah Internasional setelah meninjau beberapa teknis aspek,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Selasa lalu.
Dia mengatakan keputusan telah diambil setelah meninjau semua opsi hukum. “Pendirian kami solid, jelas, dan berprinsip. Kami tidak akan mundur dari itu,” ujarnya.
Pencabutan status khusus Khasmir telah menyebabkan wilayah itu berada dalam ketegangan selama dua pekan terakhir. Masyarakat di sana diketahui memprotes keputusan Modi. Sebab ,pencabutan status khusus dinilai akan mengubah komposisi demografis di sana.
Kashmir adalah satu-satunya wilayah di India dengan penduduk mayoritas Muslim. Sebelum status khususnya dicabut, warga dari luar Kashmir, dilarang atau tak diizinkan membeli dan memiliki tanah serta properti di sana. Namun kini, karena status Kashmir telah berubah menjadi union teritory, warga dari luar Kashmir diperkenankan memiliki properti di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika