CIDADAP, AYOBANDUNG.COM -- Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya hingga penggabungan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta mendapat penentangan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Rabu (21/8). Dia mengatakan hal tersebut tidak memiliki urgensi.
Sebagai pemimpin provinsi terpadat se-Indonesia dengan total jumlah 50 juta penduduk, ia mengatakan pemekaran di tingkat kabupaten/kota adalah hal yang seharusnya menjadi prioritas. ''Saya sudah sampaikan beberapa kali, sudahlah hentikan wacana pembentukan provinsi (Bogor Raya),'' ungkapnya ketika ditemui di Hotel Harris Ciumbuleuit, Bandung, Rabu (21/8/2019).
Pertama, ia beralasan pembentukan provinsi Bogor Raya tidak ada urgensinya. Urgensi itu ada di tingkat kabupaten dan kota.
Kedua, penduduk Jabar membutuhkan minimal 40 kabupaten/kota baru. ''Fokus di sana saja,'' tambahnya.
Hal serupa sebelumnya dikemukakan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemerintah Provinsi Jabar, Dani Ramdan. Dia mengatakan, Jabar minimal memiliki 40 daerah agar dapat mengakomodasi pelayanan publik dengan ideal.
Saat ini Jabar baru memiliki 27 kabupaten/kota. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.
''Kalau dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah, Jabar idealnya memiliki 40 daerah kabupaten/kota,'' ungkapnya ketika dihubungi ayobandung.com, Selasa (20/8/2019). ''Tapi, tentu saja kita enggak terlalu ambisius itu semua tercapai dalam 5 tahun.''
Untuk itu, dia mengatakan pihaknya saat ini telah membentuk desk khusus yang menangani calon daerah persiapan otonomi daerah. Tujuannya adalah mempercepat pembentukan daerah otonom baru di Jabar.
Setidaknya ada 16 daerah yang tengah diupayakan untuk diusulkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). ''Dalam lima tahun, minimal ada enam yang bisa diusulkan jadi DOB. Kalau lebih, ya enggak masalah,'' ungkapnya.
