REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian, menyoroti rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menterinya dengan total anggaran sebesar Rp 147 miliar. Menurutnya, rencana tersebut merupakan bentuk pemborosan.

Oleh karena itu, dirinya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat. Menurut Pipin, pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Apalagi saat ini masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali di bangun.

"Banyak fasilitas umum yang rusak seperti jalan, jembatan dan sekolah masih rusak di daerah-daerah. Lebih baik dana beli mobil mewah menteri dialokasikan untuk itu," keluh Pipin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (22/8).

Kemudian, lanjut Pipin, kalaupun terpaksa harus beli mobil baru, jangan mobil mewah karena mahal dan bebani APBN. Oleh karena itu, Pipin menyarankan pemerintah membeli mobil yang sudah teruji bandel, murah, dan hemat BBM sehingga akan menghemat anggaran.

"Di Indonesia seperti mobil Ertiga, Mobilio, atau Avanza. Paling banter mobil Innova. Menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah pemerintahan," saran Pipin.

Selanjutnya, Pipin menegaskan, jangan sampai rakyat berpandangan pemilihan umum (pemilu) lalu bukan mensejahterakan rakyat tapi malah memanjakan para pejabat negara dengan berbagai fasilitas dari anggaran rakyat.

Sebelumnya, dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp 152.540.300.000 dari APBN. Ada 41 satu peserta yang ikut dalam proses lelang ini. Dalam lelang tender tersebut PT Astra International Tbk-Tso memenangi tender dengan harga Rp 147.229.317.000.

Ikuti Whatsapp Channel Republika