REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Ri Yong-ho mengatakan, Korut siap untuk berdialog dan melakukan konfrontasi dengan Amerika Serikat (AS). Menurut media pemerintah KCNA, Korut memberikan peringatan kepada Washington, jika sanksi terus dilanjutkan maka Korut akan membuat perhitungan.
"Jika AS masih memimpikan mencapai segalanya dengan sanksi, kita harus membiarkannya bermimpi atau menghancurkan mimpi itu," kata Ri, Jumat (23/8).
Ri menuding Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo melakukan "bayang-bayang gelap" atas pembicaraan AS dan Korut. Ri mengklaim bahwa Pompeo lebih tertarik pada ambisi politiknya sendiri ketimbang kebijakan luar negeri AS saat ini.
Pernyataan Ri tersebut didorong oleh komentar Pompeo yang mengatakan, jika Korut tidak melakukan denuklirisasi maka AS akan mempertahankan sanski terhadap negara tersebut. Pompeo meyakinkan Korut bahwa, denuklirisasi merupakan langkah yang benar.
“Kami siap untuk dialog dan perang. Jika AS mencoba menghadapkan kami dengan sanksi dan tidak meninggalkan postur konfrontasinya, itu akan menjadi salah perhitungan," kata Ri.
Pembicaraan mengenai denuklirisasi antara AS dan Korut terhenti sejak pertemuan kedua yang tidak membuahkan kesepakatan pada Februari lalu di Hanoi, Vietnam. Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali bertemu pada Juni di Zona Demiliterisasi. Ketika itu, keduanya sepakat untuk membuka kembali perundingan.
Sebelumnya, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan (Korsel) Kim Hyun-chong optimistis, dialog denuklirisasi antara AS dan Korut kali ini akan berjalan dengan baik. Optimisme Kim disampaikan usai dia bertemu dengan Utusan AS untuk Korut Stephen Biegun di Seoul. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam.
"Kesan saya adalah bahwa Korut dan AS akan segera melakukan dialog, dan itu akan berjalan dengan baik," kata Kim kepada wartawan, Kamis (22/8).
Beberapa waktu belakangan, Korut gencar melakukan uji coba penembakan rudal jarak pendek. Uji coba ini dilakukan untuk mengancam AS dan Korsel yang memiliki program latihan militer gabungan. Korut menilai, latihan gabungan ini dapat mengancam keamanan negaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika