REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi wanita (polwan) yang memberikan dua lusin minuman keras kepada mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat (Jabar), telah dinonaktifkan. Penonaktifan polwan yang bernama Komisaris Sarce Christiati itu dilakukan setelah pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar.
“Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Jabar dan saat ini juga sudah dinonaktifkan jabatannya,” kata Kabag Penum Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra di Jakarta, Jumat (23/8).
Pada Kamis (22/8), Ikatan Mahasisiwa se-Tanah Papua (Imespa) bersama kelompok Solidaritas Peduli Kemanusian akan menggelar aksi damai di Gedung Sate, Bandung, Jabar. Aksi tersebut untuk memprotes prilaku rasialisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Saat aksi, sokongan konsumsi berdatangan.
Namun, ada dua dus minuman beralkohol pemberian seorang anggota polisi. Tak senang dengan pemberian minuman beralkohol tersebut, para peserta aksi mengembalikan dua dus minuman beralkohol tersebut.
Polda Jabar langsung melakukan pemeriksaan terhadap anggota polwan tersebut, kemarin. "Yang bersangkutan sudah menjadi terperiksa dalam kaitan untuk internal," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (23/8).
Sementara itu, mahasiswa Papua di Kota Bandung tersinggung dengan ulah oknum kepolisian yang mengirim minuman beralkohol ke Asrama Mahasiswa Papua di Cilaki, Kota Bandung, kemarin. Para mahasiswa merasa dilecehkan dengan ulah polisi tersebut.
Juru Bicara Mahasiswa Papua Kota Bandung Tamelek Kosay mengatakan, pihaknya tidak terima karena merasa dianggap sebagai pemabuk dengan pengiriman dua kardus minol tersebut. Ia pun menuntut oknum polisi itu dicopot dari jabatannya.
“Karena tindakan ini sangat tidak manusiawi buat kami, menganggap kami orang Papua peminum. Maka segera harus dicabut ibu (polisi) dari jabatannya,” kata Tamelek kepada wartawan ditemui di Asrama Papua di Cilaki, Kota Bandung, Jumat (23/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika