REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Rizky Jaramaya

Sayedul Haque (32 tahun) sedih. Namanya ada dalam daftar repatriasi. Namun, pengungsi Rohingya ini menolak untuk kembali ke kampung halamannya di Myanmar.

"Saya sangat sedih, sangat khawatir pulang ke Myanmar. Saya merasa takut terhadap Peme rintah Myanmar," ujar Haque di kamp pengungsi, Cox's Bazar, Bangladesh, Jumat (23/8).

Pada Kamis (22/8) pagi, para pengungsi di Kamp 26, yakni rumah bagi mereka yang diizinkan untuk kembali ke Myanmar, menolak diwawancara di kantor pejabat pemerintah yang berwenang. Beberapa pengungsi meninggalkan kamp karena khawatir dipaksa pulang ke Myanmar. "Mereka melarikan diri dari rumah mereka dan mengunci pintu rumah mereka," ujar salah seorang pengungsi lain, Fayez Ullah (25 tahun).

Upaya untuk memulangkan ribuan pengungsi Rohingya ke Myanmar gagal. Pada Kamis (22/8), hampir 300 keluarga pengungsi Rohingya menolak untuk pulang. "Orang-orang bersem bunyi," ujar salah seorang pemimpin pengungsi Rohingya yang tidak mau disebutkan namanya karena takut.

Upaya memulangkan pengungsi Rohingya yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh, telah dimulai pada tahun lalu tetapi tak kunjung menuai hasil. Mereka masih merasa trauma dan takut untuk kembali ke Myanmar setelah melarikan diri dari penumpasan militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.

Pekan lalu Bangladesh dan Myanmar sepakat bahwa repatriasi pengungsi Rohingya dilakukan pada 22 Agustus. Sejak rencana itu diumum kan, staf Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan pejabat Bangladesh telah memilih lebih dari 22 ribu nama pengungsi Rohingya yang diizinkan untuk kembali ke Myanmar.

Sebagian besar pengungsi Rohingya mengaku ingin kembali ke kampung halaman mereka di Myanmar tetapi dengan persyaratan tertentu. Persyaratan itu antara lain jaminan kewarganegaraan, keamanan, dan perbaikan kehidupan etnis Rohingya di Myanmar.

Komisioner Pengungsi Bangladesh Abdul Kalam mengatakan, hingga saat ini tidak ada satu pun dari 295 keluarga yang datang untuk berkonsultasi dan setuju kembali ke Myanmar. Dia menambahkan, bus dan truk telah disiapkan untuk membawa para pengungsi Rohingya melintasi perbatasan.

"Ini merupakan proses yang berkelanjutan. Kami sedang mewawancarai keluarga-keluarga lain yang dibebaskan oleh Pemerintah Myanmar. Jika ada yang menyatakan kesediaan untuk kembali, kami akan mengembalikan mereka. Semua pengaturan struktural dan fasilitas logistik diberlakukan," kata Kalam.

Dalam sebuah pernyataan, badan pengungsi PBB juga mengatakan bahwa tidak ada pengungsi Rohingya yang setuju untuk kembali ke Myanmar. Badan tersebut menyatakan, stafnya akan terus membantu mewawancarai orang-orang Rohingya yang ada dalam daftar.

Sementara itu, Direktur Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar Min Thein mengatakan, para pejabat telah dikirim untuk menyambut setiap kedatangan pengungsi Rohingya di pusat penerimaan yang ada di perbatasan.

Kepala PBB di Myanmar Knut Ostby mengatakan, Negara Bagian Rakhine tidak siap menerima kembali pengungsi Rohingya. Menurut dia, saat ini lebih baik fokus untuk memulihkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya yang ada di Myanmar.

"Mereka harus memiliki keamanan. Mereka harus memiliki akses ke mata pencarian dan layanan sosial. Mereka harus memiliki kebebasan untuk bergerak. Mereka harus memiliki kepastian untuk mendapatkan kewarganegaraan," ujar Ostby.

Suasana perumahan di Kamp Pengungsi Rohingya di Propinsi Sittwe, Myanmar.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya yang kebanyakan wanita dan anak-anak melarikan diri dari Myanmar. Mereka menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017. Berdasarkan laporan Ontario International Development Agency (OIDA), sejak 25 Agustus 2017 hampir 24 ribu Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan Myanmar.

Puluhan ribu Muslim Rohingya tetap berada di Negara Bagian Rakhine. Mereka berada di kamp-kamp dan desa-desa. Mereka adalah orang-orang Rohingya yang ditolak kewarganegaraannya oleh Pemerintah Myanmar. Mereka bahkan harus tunduk pada pembatasan ketat, termasuk tak bebas bepergian di dalam Myanmar sekalipun. n reuters ed:yeyen rostiyani

Ikuti Whatsapp Channel Republika