REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai menilai, pemblokiran internet yang dilakukan di Papua sangat keliru. Dia menyatakan, pemblokiran akan memicu banyak dugaan yang negatif.
"Alat-alat ini (internet) tidak bisa dilarang, infomasi tidak boleh dibendung, ini salah, ini keliru!," kata Yorrys usai menghadiri acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, tak seharusnya pemerintah membatasi media informasi. Dia mengatakan, akan banyak orang yang bertanya-tanya mengenai informasi dan kabar terkini di Papua.
Jika internet dibatasi, menurutnya, banyak orang yang akan berasumsi sedang terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Karena itu, dia mengatakan, pemerintah seharusnya dapat memisahkan antara kebutuhan publik dengan kondisi yang terjadi di Papua.
"Ada yang berasumsi macam-macam. Kenapa kita tidak kanalisasi saja. Apakah dengan anda blokir itu selesai? Enggak juga kan?," katanya.
Dia menuturkan, banyak cara untuk meredam hoaks yang disebarkan melalui internet. Sehingga, pemerintah dapat mengambil cara lain untuk meredam penyebaran hoaks tersebut.
Selain itu, membatasi internet di Indonesia hanya akan memicu banyak sorotan dari negara lain. Sehingga kondisi tersebut akan semakin memperburuk situasi yang terjadi di Indonesia di mata dunia.
"Isu yang di viralkan luar negeri kan gitu. Di Australia, di negara-negara pasifik, seperti Inggris, Amerika. Kalau anda lihat di Youtube tiap hari keluar. Lebih berbahaya di luar (negeri) apa di dalam (negeri)?," katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ferdinandus Setu, mengatakan pihaknya masih melakukan perlambatan akses internet (throttling) di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada Selasa (20/8). Salah satu daerah yang menjadi sasaran perlambatan yakni Kota Sorong (Papua Barat).
Ikuti Whatsapp Channel Republika