REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Presiden Brasil Jair Bolsonaro menghormati kritik yang dilayangkan terhadap pemerintahannya, terutama terkait kebijakan lingkungan. Dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, Bolsonaro mengatakan dirinya tidak puas dengan situasi Amazon sehingga dia mengambil tindakan tegas mengerahkan pasukan militer ke wilayah tersebut.
"Kebakaran hutan ada di seluruh dunia dan ini tidak dapat berfungsi sebagai dalih untuk kemungkinan sanksi internasional," kata Bolsonaro dilansir Guardian, Sabtu (24/8).
Bolsonaro mengklaim penyebaran informasi yang salah dan berlebihan di dalam dan di luar Brasil, tidak akan membantu menyelesaikan krisis di Amazon. Kebakaran hutan merupakan kejadian tahunan di wilayah Amazon, dan sekitar 60 persen diantaranya terletak di Brasil. Namun, para ahli menuding kelonggaran kebijakan lingkungan pemerintahan Bolsonaro sebagai penyebab kebakaran di Hutan Amazon.
"Brasil adalah contoh keberlanjutan. Adalah tugas kita melindungi hutan. Kami menyadari hal ini dan kami mengambil tindakan memerangi penggundulan hutan ilegal dan kegiatan kriminal lainnya yang membahayakan Amazon kami," kata Bolsonaro.
Bolsonaro mengatakan, pemerintah memberikan nol toleransi terhadap kejahatan. Dia mengklaim, hal serupa juga berlaku bagi lingkungan. Sebelumnya, Bolsonaro menuduh organisai nonpemerintah sebagai dalang penyebab kebakaran Hutan Amazon. Kemudian, dia mengaitkan skala kebakaran dengan cuaca buruk.
Selain itu, Bolsonaro juga mendesak perlunya pengembangan ekonomi Amazon untuk meningkatan kesejahteraan 20 juta penduduk Brasil. Para pecinta lingkungan telah memperingatkan, rencana kontroversial Bolsonaro akan mempercepat deforestasi di Hutan Amazon.
"Kita harus memberi penduduk kesempatan berkembang dan pemerintah saya bekerja untuk itu, tanpa toleransi terhadap kejahatan, dan itu tidak berbeda dengan lingkungan," kata Bolsonaro.
Neri dos Santos Silva (tengah) menyaksikan api yang mengancam peternakan tempatnya bekerja di kotamadya Nova Santa Helen, negara bagian Mato Grosso, Brasil, Jumat (23/8). Api itu bagian dari kebakaran yang terjadi di wilayah hutan Amazon.
Menteri Pertanian Tereza Cristina Dias bersikeras Brasil sedang menjaga Amazon. Dia mengatakan, kekhawatiran internasional terhadap kebakaran Hutan Amazon perlu diredam.
“Berita itu mengkhawatirkan, tapi saya pikir kita harus menurunkan suhunya. Amazon itu penting, Brasil tahu itu, dan Brasil menjaga Amazon," ujar Dias.
Mantan menteri lingkungan hidup Brasil Marina Silva mengatakan, Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden dengan wacara antilingkungan. Kini, secara perlahan Bolsonaro mulai merealisasikan janji-janji kampanyenya.
“Bolsonaro memenangkan pemilihan dengan wacana antilingkungan, antihak asasi manusia dan anti-pribumi dan saat menjabat dia telah mengubah kata-kata ini menjadi perbuatan. Kebijakan ini tidak bisa dibiarkan," kata Silva.
Di tengah meningkatnya kritik internasional, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan bantuan menyelesaikan persoalan kebakaran Hutan Amazon kepada Bolsonaro. Trump mengatakan, apabila Brasil menerima tawaran bantuan ini maka dapat memperkuat hubungan bilateral serta perdagangan kedua negara.
"Saya memberi tahu dia jika Amerika Serikat dapat membantu kebakaran Hutan Hujan Amazon, kami siap membantu. Prospek perdagangan kami di masa depan sangat menarik dan hubungan kami kuat, mungkin lebih kuat dari sebelumnya," kata Trump dalam cicitan di Twitter.
Badan antariksa Brasil, Inpe, telah mendaftarkan 72.843 kebakaran tahun ini. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2013. Lebih dari 9.500 titik kebakaran terlihat oleh satelit selama seminggu terakhir.
Kemarahan internasional terhadap kebakaran Hutan Amazon membuat pemerintah Brasil mendistribusikan surat edaran setebal 12 halaman kepada seluruh kedutaan besar asing. Surat edaran tersebut berisi data dan statistik yang menunjukkan reputasi positif pemerintah Brasil di bidang lingkungan.
Para pemimpin bisnis Brasil juga memperingatkan reaksi rekam jejak lingkungan Brasil dapat menenggelamkan upaya bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Organisasi ini berbasis di Paris dan memiliki kantor pusat di 37 negara maju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika