REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Presiden Pakistan Arif Alvi menyatakan India telah bermain api melalui keputusannya mencabut status khusus Kashmir pada 5 Agustus lalu. Alvi juga menegaskan kebijakan India atas Kashmir itu tidak memperbaiki situasi.
"Komunitas internasional harus terus menekan India untuk menggagalkan niat hegemoniknya untuk menelan seluruh Kashmir," kata Alvi seperti dilansir dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Ahad (25/8).
Alvi menambahkan, India seharusnya menarik amandemen konstitusi terkait Kashmir itu dan mengizinkan penduduk Kashmir untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dia juga mewanti-wanti soal kemungkinan India melakukan operasi bendera palsu dan menyerang Pakistan untuk mengalihkan perhatian internasional dari situasi Kashmir.
Presiden Alvi pada Sabtu juga mengunggah sebuah video di akun Twitter-nya di mana pria dan wanita Kashmir melakukan protes dan meneriakkan slogan-slogan menentang tindakan pemerintah India yang mencabut status khusus Kashmir.
"Ini Srinagar kemarin meskipun ada jam malam, larangan, pemadaman, gas air mata & penembakan. Tidak ada penindasan dan kebrutalan yang dapat menekan kebencian orang Kashmir terhadap India. Mereka menginginkan kebebasan dengan segala cara. Silakan retweet dan biarkan dunia tahu," tulis Presiden Alvi dalam keterangan video tersebut.
Wilayah yang dikelola India telah menghadapi penindasan sejak 5 Agustus, ketika pemerintah India mencabut Pasal 370 Konstitusi India, yang memberinya status khusus. Ratusan orang, sebagian besar pemimpin politik, telah ditahan atau ditangkap oleh pihak berwenang sejak tindakan itu.
Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir tindakan itu merupakan upaya India untuk mengubah demografi negara bagian itu, tempat sejumlah kelompok memerangi pemerintahan India untuk kemerdekaan atau penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika