REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BNI Syariah menyatakan siap mendukung pembiayaan di sektor pertanian untuk mendorong upaya kedaulatan pangan nasional. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman, menuturkan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan peran serta kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk, lembaga keuangan perbankan.

Ia mengatakan, ketahanan pangan merupakan upaya untuk menjaga lima dimensi dari maqashid syariah. Pertama, menjaga agama (hifdz diin), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), serta menjaga harta (hifdz maal).

"Value chain di bidang pertanian perlu dioptimalkan. Dimulai dari produksi yang terdiri pembibitan, pengolahan lahan, dan modal kerja, kemudian distribusi, hingga promosi,” kata Abdullah dalam keterangan pers terulis kepada Republika.co.id, Ahad (25/8).

Ia menyatakan, BNI Syariah berkomitmen untuk memberikan solusi hasanah dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Diantaranya melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha pertanian, supply chain financing, cash management, maupun layanan transaksi perbankan syariah yang dimiliki saat ini.

Sebagai gambaran, hingga periode Juni 2019 pembiayaan ke sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian oleh BNI Syariah mengalami pertumbuhan 153 persen dari posisi pembiayaan akhir tahun 2018

Pada tahun ini, BNI Syariah bersama Yayasan Hasanah Titik terus melanjutkan penyaluran bantuan di bidang pertanian. Terutama di kawasan terpencil di Desa Ubung Jikumurasa, Pulau Buru, Maluku sebesar Rp 200 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk pemberdayaan usaha penyulingan daun kayu putih. Selain itu, bantuan juga diberikan ke para petani di Sereh Wangi, Aceh sebesar Rp 600 juta untuk pemberdayaan usaha tani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika