REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Pakistan telah mengirim surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR) pada Jumat (24/8). Ia meminta UNHCHR turun tangan mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah Jammu-Kashmir yang dikelola India.
Surat yang ditulis Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi itu menyoroti secara rinci konteks dan konsekuensi India mencabut status khusus Jammu-Kashmir pada 5 Agustus lalu. Selain meningkatkan penderitaan, pencabutan itu telah memicu pelanggaran lebih lanjut atas hak-hak dasar masyarakat Kashmir.
Qureshi menegaskan bahwa tindakan India merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, dan hukum internasional. "Menteri Luar Negeri (Qureshi) telah menggarisbawahi keharusan bagi masyarakat dunia, termasuk PBB, untuk menyerukan India membatalkan tindakan sepihaknya, mencabut jam malam, dan tindakan kejam lainnya serta mengembalikan hak-hak dasar rakyat Kashmir," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam keterangannya, dikutip laman Anadolu Agency.
Sebelumnya Qureshi telah menulis surat dengan isi serupa kepada UNHCHR. Surat itu pun dibagikan kepada anggota Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum.
Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat di sana memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.
Untuk meredam aksi massa, pasukan India kemudia mengerahkan sejumlah besar pasukan. Mereka mengisolasi Kashmir dengan mendirikan pos pemeriksaan, membangun barikade kawat berduri, serta memberlakukan jam malam.
Tak hanya itu, India pun memutus jaringan telepon, internet, dan televisi. Hal itu menyebabkan masyarakat tak dapat menghubungi kerabatnya yang berada di luar Kashmir.
Pakistan telah memprotes tindakan India. Islamabad memutuskan menurunkan hubungan diplomatik dan membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Ia pun menyatakan akan membawa masalah Kashmir ke Mahkamah Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika