REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Hisar Sirait menilai keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan pilihan yang tepat dari sisi potensi ekonomi.
"Dari beberapa informasi yang kita dapatkan selama ini kita melihat bahwa dari tiga pilihan provinsi di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur adalah pilihan yang lebih tepat dari dua calon provinsi lainnya di Kalimantan," ujar Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Senin (26/8)
Dia menjelaskan bahwa Pertama kemudahan untuk menjangkau lokasi ibu kota negara, Kalimantan timur lebih baik dibandingkan dua calon provinsi lainnya. Kedua dari sisi potensi ekonomi kita melihat memang bahwa kalau kita melihat sekarang pertumbuhan PDRB-nya dari dua calon provinsi di lainnya Kalimantan, sebetulnya PDRB Kalimantan Timur menurut saya peluangnya jauh lebih baik.
Selain itu dari sisi keikutsertaan dari pelaku-pelaku ekonomi UKM bahwa geliat perekonomian UKM di Kalimantan Timur terasa dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.
Dengan demikian dari sisi potensi ekonomi, Kalimantan Timur lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor jasa-jasa lainnya di Kalimantan Timur memang kontribusinya lebih baik.
"Jadi keputusan pindah ibu kota negara ke Kalimantan timur ini bisa kita terima kalau dari sisi data dan informasi potensi ekonomi," kata Hisar Sirait.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo pada Senin (26/8) siang memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan. Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.
Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Keempat, lanjut Presiden, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.
Menurut keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021. Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika