REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan akan ada rencana penyesuaian harga gas. Penyesuaian ini sudah selaras dengan koridor regulasi dan bagian dari upaya perusahaan membiayai pembangunan infrastruktur gas bumi ke berbagai daerah, peningkatan layanan, termasuk kehandalan penyaluran pasokan gas berkelanjutan.

"Kebutuhan pembiayaan infrastruktur gas untuk menjangkau sentra-sentra ekonomi baru seiring dengan masifnya pembangunan jalan tol. Sejak tahun 2013, PGN juga tidak pernah melakukan penyesuaian harga kepada mayoritas pelanggan industri," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (26/8).

Rachmat menjelaskan, sebagai subholding gas bumi, PGN memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mewujudkan bauran gas bumi hingga 22 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan agar penggunaan gas bumi semakin meluas dan merata ke berbagai daerah.

"Selama ini kami selalu mengambil risiko untuk membangun infrastruktur gas, kendati pasokan dan pasarnya belum terjamin. Inilah peran yang selalu dijalankan PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi di Indonesia," ujar Rachmat.

Berkat inisiatif PGN dan entitas anak usahanya, saat ini lebih dari 10 ribu kilometer jaringan pipa gas telah terbangun dan melayani lebih dari 300 ribu konsumen dari berbagai segmen. Adanya infrastruktur gas bumi memastikan gas bumi dapat tersalurkan secara berkelanjutan.

Hingga tahun 2024, PGN berencana membangun sejumlah infrastruktur baru. Infrastruktur itu di antaranya jaringan pipa distribusi sepanjang 500 kilometer, pipa transmisi 528 kilometer, tujuh LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan dan menjangkau seluruh karakteristik wilayah Indonesia.

Pembangunan berbagai infrastruktur gas itu menjadi prioritas utama PGN, mengingat semakin besarnya kebutuhan energi yang lebih efisien di daerah. Terutama, daerah-daerah yang selama ini belum terjamah gas bumi dan memiliki potensi ekonomi yang sangat baik.

"Pembangunan jalan tol yang sudah terealisasi telah membuka potensi sentra industri baru di daerah. Potensi-potensi seperti itu yang akan didukung PGN dengan infrastruktur gas, sehingga industri di daerah dapat berkembang lebih efisien dan pemerataan ekonomi pun ikut tercipta," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam juga meminta pemerintahan Jokowi Jilid II untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur gas. Selain faktor penurunan produksi minyak didalam negeri yang terus terjadi sejak 2003, mayoritas blok-blok migas yang ditemukan dan dieksplorasi memiliki kandungan gas yang lebih besar.

"Pembangunan infrastruktur gas harus jadi prioritas jika kita tidak ingin terjebak pada energi impor minyak bumi dan LPG. Sumber gas kita juga lebih besar," kata Syaikhul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika