REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi memutuskan, ibu kota akan di pindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan ibu kota ditargetkan terwujud pada 2024.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Jokowi menyampaikan alasan memilih Kaltim karena memiliki risiko bencana yang minim, seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor. Alasan kedua, lokasinya strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
"Hasil kajian menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provin si Kalimantan Timur," kata Jokowi.
Kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dipilih karena juga sudah memiliki infrastruktur lengkap. Selain itu, tersedia 180 ribu hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah. Dari 180 ribu hektare tersebut, kantor-kantor pemerintahan akan berdiri di lahan seluas 40 ribu hektare atau yang di sebut dengan kawasan inti.
Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya Rp 466 triliun. Jokowi menjelaskan, semua biaya pemindahan ibu kota tak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Porsi dari APBN justru sangat kecil, yakni hanya 19 persen. Sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan jenis pembiayaan lainnya, seperti investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerin tah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena, selain itu, pemerintah akan mem bangun industrialisasi di luar Jawa," ujar dia.
Meski ibu kota pindah ke Kaltim, Jokowi memastikan, Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan, serta jasa skala regional dan global. Jokowi juga menyebutkan, rencana besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penataan kota agar lebih berkelanjutan tetap dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 571 triliun. Angka ini bahkan lebih besar daripada kebutuhan pembangunan ibu kota baru.
Menurut dia, pemindahan ibu kota harus dilakukan karena DKI Jakarta sudah menanggung beban yang terlampau berat, mulai dari persoalan kemacetan, kepadatan penduduk yang tinggi, masalah polusi udara, hingga air.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan, proses pemindahan ibu kota diharapkan terealisasi pada 2024. Pemindahan akan di mulai setelah pembangunan kantor presiden, gedung kementerian, hingga gedung parlemen rampung.
Proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda
Setelah keputusan pemindahan ibu kota diumumkan secara resmi oleh Jokowi, pemerintah akan menyusun perincian lokasi bersama Gubernur Kalimantan T mur Isran Noor. Pemerintah, ujar Bambang, juga akan mulai menyusun naskah akademis yang akan menjadi dasar rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota baru.
"Tahun 2020 selesai, baik masterplan, urban design, building de sign, sampai kepada dasar perundang-undangan, terutama RUU, dan juga kita siapkan lahan," kata Bambang di Istana Negara, Senin.
Setelah seluruh tahap persiapan rampung, proses konstruksi ditargetkan bisa dimulai pada akhir 2020. "Intinya, 2024 adalah masa paling lambat kita sudah pindahkan pusat pemerintahan," kata Bambang.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengungkap kan, kawasan yang akan dijadikan ibu kota baru Indonesia terbentang di Bukit Soeharto, tepatnya di Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Ke camatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kawasan itu dipilih lantaran memiliki infrastruktur dasar yang relatif memadai. Kawasan Bukit Soeharto juga tak jauh dari pusat transportasi, seperti pelabuhan dan bandara.
Dia menjelaskan, Bukit Soeharto memiliki luas 68 ribu hektare. Ditambah dengan lahan di Semboja seluas 55 ribu hektare dan lahan di Sepaku seluas 150 ribu hektare, luas total lahan yang siap dijadikan ibu kota baru mencapai 230 ribu hektare. Namun, Jokowi memutuskan hanya menggunakan 180 ribu hektare lahan demi mempertahankan kawasan hutan penyangga. (sapto andika candra, ed:satria kartika yudha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika