REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Papua dan Papua Barat bertahan dengan telepon dan SMS untuk berkomunikasi jarak jauh setelah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap akses internet di Papua dan sekitarnya hingga Selasa (27/8).
Salah seorang warga Jayapura, Papua, Emanuel Gobay, mengatakan, akses internet dari layanan seluler maupun Wi-Fi secara umum tidak bisa digunakan. "Solusinya, kami menggunakan telepon dan SMS biasa. Sebab semua bentuk komunikasi yang berbasis internet, baik surel maupun media sosial tidak bisa digunakan," ujar Emanuel saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (27/8).
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua itu mengatakan, akses internet mulai dibatasi sejak 19 Agustus lalu. Kemudian, secara bertahap pembatasan meningkat menjadi pemblokiran akses internet untuk layanan seluler.
Adapun layanan internet menggunakan Wi-Fi di sebagian besar wilayah diblokir sejak Senin (26/8) malam. Atas kondisi tersebut, kata dia, masyarakat dan para pekerja kesulitan mengakses informasi berbasis internet.
"Kalau untuk di rumah Wi-Fi susah diakses. Di kantor kami punya Wi-Fi tapi tidak aktif. Tetangga saya dan kawan-kawan rekan kerja saya pun mengeluh sulit mengakses internet. Jadi secara umum Wi-Fi dan provider tidak bisa. Tapi Kemarin saya dapat informasi masyarakat harus ke kantor Telkomsel untuk bisa mengakses internet," kata Emanuel.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, saat ini ada sejumlah daerah di Papua yang mengalami kesulitan akses internet. Daerah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke. Kemudian di Papua Barat, kondisi serupa pun terjadi di Kota Manokwari, Kabupaten Sorong, dan daerah di pinggiran Manokwari.
"Baik lewat provoder maupun Wi-Fi tidak bisa, " ujarnya.
Sebelumnya, Kemenkominfo masih belum mengetahui kapan akan membuka blokir akses internet di Papua. Pemblokiran layanan data atau internet di Papua akan berlangsung sampai situasi dan kondisi yang benar-benar normal.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya dengan aparat penegak hukum masih beredar hoaks dan rasialisme. Berita bohong tersebut dikhawatirkan justru akan kembali membuat suasana di Papua kembali panas.
"Kemenkominfo mengimbau warganet di seluruh Tanah Air untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya," kata dia, Senin (26/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika